Lingkungan dan Partisipasi

Dari catatan dalam perdebatan dan peluang untuk berpartisipasi pada 1970-an adalah bahwa mereka berhubungan hampir secara eksklusif untuk keputusan pemerintah, atau memiliki niat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga. Ini adalah ciri khas dari kebiasaan tahun 1970-an. Konteks politik yang dibahas pada masa ini juga diwarnai perdebatan dan konflik pada isu-isu lingkungan yaitu adanya protes juga ditujukan pada proses pengambilan keputusan pemerintah, bahkan jika masalah yang bersangkutan terhubung dengan rencana lokasi atau manajemen dari bisnis tertentu. 

Protes lingkungan yang jarang ditujukan perdagangan dan industri itu sendiri melainkan pada pemerintah, yang diharapkan untuk mengelola lingkungan beratasnamakan semua orang. Kebijakan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah bahkan instrumen baru untuk partisipasi terkait terutama untuk transparansi dan aksesibilitas keputusan pemerintah. 

Aktor berasal dari pemerintah dan warga terlibat dalam kebijakan lingkungan atau kebijakan lingkungan terus menjadi urusan pemerintah, pasar dan masyarakat sipil. Bahwa beberapa perubahan ini disengaja terlihat dari perubahan bertahap dan disengaja dalam strategi dan orkestrasi dari kebijakan lingkungan.Namun demikian, peran dan tanggung jawab pemerintah, pasar dan warga berubah juga hasil dari proses jauh lebih sedikit disalurkan dan lebih komprehensif modernisasi politik (Leroy & Van Tatenhove, 2000; Van Tatenhove, Seni & Leroy, 2000).

Partisipasi dan marketisasi kebijakan lingkungan

Mereka telah melihat proses marketisasi kebijakan lingkungan berjalan paralel dengan proses societalisation sejak sekitar tahun 1985. Di tempat pertama, seperti yang telah dinyatakan, ada pergeseran dalam gaya pemerintahan, strategi manajemen dan seperangkat instrumen kebijakan yang digunakan. Bukannya beralih untuk mengarahkan regulasi saja, pemerintah juga memperkenalkan pasar-sesuai instrumen untuk menarik perhatian warga dan bisnis untuk mengubah cara mereka dalam hal lingkungan. 

Kedua, marketisasi mengacu pemerintah meninggalkan tanggung jawab dan kompetensi tertentu ke pihak pasar (atau: mengembalikan mereka kepada mereka). Hal ini dapat dilakukan cukup mencolok melalui pembebasan dan privatisasi. Privatisasi dan liberalisasi adalah fenomena mencolok yang sering politik dan sosial yang kontroversial, tetapi yang pada setiap tingkat menyiratkan sebuah divisi yang berbeda dari peran antara pemerintah dan pasar.

Lingkungan, partisipasi dan kekuasaan: antara “model Polder hijau” dan demokratisasi

Ada dua jalur yang bisa ditempuh untuk merancang instrumen partisipatif baru yang 'Model green polder' atau demokratisasi, khususnya hubungan antara pasar dan masyarakat. Keberhasilan model polder sosial-ekonomi, berdasarkan pada konsensus dasar antara pemerintah, perdagangan dan industri dan gerakan serikat buruh, menginspirasi beberapa orang untuk mengajukan sejenis model kebijakan lingkungan.

Referensi:

Leroy, P. and J. P. M. Van Tatenhove (2002). “Environment and participation. The shifting significance of a double concept.” Greening society. P. P. J. Driessen and P. Glasbergen (Eds.) The Netherlands, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers: 163-184.