Pada masa Demokrasi Liberal, terdapat banyak partai politik yang saling bersaing dan memperebutkan kekuasaan yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Pada masa itu, terdapat pergantian kabinet sebanyak tujuh kali yang diawali oleh Kabinet Natsir dan diakhiri oleh Kabinet Djuanda. Di sini akan membahas salah satu kabinet pada masa Demokrasi Liberal, yaitu kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua pada masa Demokrasi Liberal. Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto dan Soekiman Widjosandjojo sebagai formatur kabinet Sukiman yang terbentuk pada tanggal 26 April 1951. Kabinet Sukiman merupakan hasil koalisi antara partai PNI dan Masyumi di bawah pimpinan Sukirman dan Suwirjo. Selama memerintah, kabinet Sukiman memiliki serangkaian program kerja yaitu sebagai berikut :
1.Menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara.
2.Menyiapkan Undang-Undang pengakuan serikat buruh.
3.Menyiapkan pemilu dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.
4.Merancang dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang.
5.Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
6.Memperjuangkan kembalinya Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia.
7.Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman warga negara.
Dalam pemerintahannya, kabinet Sukiman tidak dapat bertahan lama karena  terdapat mosi tidak percaya dari Sunarjo yang berasal dari PNI. Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat. MSA merupakan perjanjian bantuan ekonomi dan persenjataan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia. Namun hal ini justru dikatakan sebagai perbuatan menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif, karena dengan menandatangani perjanjian MSA sama dengan menunjukkan bahwa Indonesia berpihak pada blok barat, yakni Amerika Serikat, apalagi pada saat itu situasi dunia sedang kacau karena terjadi peristiwa perang dingin. Mosi tersebut kemudian diikuti oleh pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden. Selain itu karena kurang harmonisnya hubungan kabinet dengan pihak militer yang juga menjadi penyebab jatuhnya kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman dianggap lalai dalam menghadapi beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa itu.  Hal tersebut menjadikan Ahmad Soebardjo sebagai menteri luar negeri mengundurkan diri  dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952. Dengan ini maka kabinet Sukiman resmi berakhir.
