Sumber Daya Alam (SDA) merupakan aset berharga bagi suatu negara. Namun, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam bukan hal yang gampang dilakukan. Dalam prosesnya, terdapat landasan hukum yang melibatkan aturan-aturan yang harus diikuti agar pemanfaatan SDA dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam artikel ini, kami akan melakukan analisis kritis terhadap landasan hukum SDA dengan fokus pada perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan. Diharapkan analisis ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang landasan hukum yang sesuai dengan isu ini.
I. Pemahaman Tentang Landasan Hukum Sumber Daya Alam (SDA)
Landasan hukum SDA adalah seperangkat undang-undang yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan SDA. Hal prioritas dari landasan hukum ini adalah untuk memastikan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, yaitu pemanfaatan yang tidak merusak lingkungan dan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.
A. UUD 1945 dan Perlindungan SDA
UUD 1945 menjadi salah satu landasan hukum utama terkait SDA di Indonesia. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memanfaatkan SDA dengan memberikan keuntungan maksimal bagi rakyat.
B. Undang-Undang Lingkungan Hidup
Selain UUD 1945, Undang-Undang Lingkungan Hidup juga menjadi landasan hukum yang penting dalam perlindungan SDA. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup."
II. Perlindungan SDA: Tantangan dan Solusi
Perlindungan SDA merupakan aspek yang krusial dalam landasan hukum. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upaya melindungi SDA.
