[caption id="attachment_358311" align="aligncenter" width="532" caption="Zulkifli Hasan (ANTARA)"][/caption]
Partai Amanat Nasional (PAN) di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan menunjukkan sikap akomodatif terhadap Rezim Jokowi.
Zulkifli Hasan pun memerintahkan anggota Fraksi PAN tidak menggunakan Hak Angket kepada Menkumham Yasonna Laoly. Baca di sini
Besan Amien Rais itu beralasan, Hak Angket jutru tidak menyelesaikan masalah tetapi memunculkan kegaduhan politik yang membuat rakyat makin bingung.
Bahkan saat PAN tidak ikut rapat di kediaman Djan Faridz untuk membahas tindakan Menkumham terhadap PPP dan Partai Golkar. Nampaknya Zulkifli Hasan sangat berhati-hati dan khawatir ketika PAN dan dirinya mengkritisi Jokowi bisa membuat buruk bagi partai dan dirinya.
Kabar yang beredar, pemerintah Jokowi mempunyai bukti keterlibatan Zulkifli Hasan dalam korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun, dan korupsi Presiden Direktur PT Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala (KCK).
Indikasi kentalnya keterlibatan Menhut Zulkifli Hasan kala itu yakni begitu cepatnya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Riau disetujui hanya dalam waktu sepekan. Zulkifli Hasan yang ketika itu masa jabatannya akan habis diketahui sangat rajin datang ke Riau.
Zulkifli menyadari KPK sudah mengantongi data keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi di Riau. Jika Zulkifli bersikap keras terhadap penguasa, maka tak lama lagi ia jadi tersangka.
Nampaknya, ketakutan Zulkifli ini sangat beralasan. Ada juga kabar, pihak Istana meminta Zulikifli untuk mengendalikan PAN. "Kalau tidak bisa akan segera jadi tersangka," ungkap sumber tersebut.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H