[caption id="attachment_340973" align="alignnone" width="640" caption="Maruarar Sirait (Dok Kompas)"][/caption]
Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) melalui Marurar Sirat menyatakan menyetujui hak interpelasi.
Selama ini, hak interpelasi diajuakan kelompok yang berseberangan dengan Presiden Jokowi yaitu Koalisi Merah Putih atau KMP.
Adapun motor hak interpelasi itu politikus Partai Golkar, Misbakhun. Ia pun meminta semua anggota DPR tak terkecuali dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung hak interpelasi.
Permintaan Misbakhun itu langsung diterima, Ara--panggilan Maruarar Sirait. Ia mengatakan, setiap anggota DPR mempunyai hak interpelasi karena dijamin undang-undang. Baca di sini
Selain itu, ia pun meminta anggota KIH lainnya menggunakan hak interpelasi karena sebagai penyeimbang pemerintah agar kebijakan Jokowi itu tidak ada yang melenceng.
Kalau bahasanya Ara--anggota DPR siapapun harus meminta keterangan kepada pemerintah dalam menyangkut kebijakan. Ini untuk kebaikan pemerintah agar tidak terseret dalam korupsi.
Bukan hanya Ara, kemungkinan Effendi Simbolon pun menyetujui menggunakan hak interpelasi. Terlebih lagi, Effendi ini sangat kritis terhadap Jokowi.
Motif
Selama ini publik pun mengetahui, Ara adalah politikus PDIP yang gagal menjadi menteri. Secara hubungan pribadi dengan Jokowi, ia tidak masalah, tetapi ia cukup kritis dalam setiap kebijakan.
Sampai sekarang, ketika PDIP menyatakan mendukung kenaikan BBM, putra politikus senior PDIP Sabam Sirait tetap konsisten menolak kenaikan BBM. Walaupun suaranya tak didengar, konsisten Ara patut diperhitungkan.
Hal ini berbeda dengan politikus baru di PDIP yang awalnya dari jalanan seperti Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu.
Adian justru tidak mau banyak bicara ketika ditanya kenaikan BBM. Kemungkinan di PDIP ia tidak punya orang kuat jika disisihkan. Sebab menjadi gaji anggota DPR sangat besar.
