Jika Medsos Memecah Belah Bangsa, Pemerintah Blokir Facebook

Apa yang terjadi dengan media sosial khususnya FB di Indonesia. Budaya budaya sinisme cenderung sarkasme sudah marak beredar tanpa kendala. Sikap yang memperlihatkan ketidaksukaan kepada "lawan" semakin tandas terlihat. Justru bully membully yang terjadi saat ini lebih sadis ketimbang kampanye Pilpres 2014 silam. 

Kalau mau dipecah memang hanya ada dua blok besar, yakni mantan pemilih Prabowo dan mantan pemilih Jokowi. Sebagian lagi massa netral bisa golput abadi, mengambang, atau angin-anginan, kadang doyong ke kanan atau ke kiri. Dua Blok besar ini sampai sekarang masih loyal, apalagi ada momentum Pilkada Jakarta. 

Padahal Jokowi dan Prabowo sudah sering bertemu baik di istana maupun di Hambalang baik makan siang maupun naik kuda. Tapi sepertinya massa di akar rumput masih belum mau bersatu. Mungkin pertandingan timnas sepakbola di piala AFF yang lalu yang jadi pemersatu dua kubu ini. 

Harus ada solusi yang nyata atas sikap saling menghujat di media sosial, pendekatan preventif harus diutamakan sebelum pendekatan hukum. Misalnya dengan melibatkan tokoh berpengaruh untuk menghimbau warga medsos tidak saling mengejek. Atau iklan-ikalna layanan yang edukatif dan membumikan karakter luhur bangsa.

Pendekatan hukum memang menjadi jalan terakhir yang ditempuh. UU ITE, KUHAP dan sebagainya harus ditegakkan untuk menjaga wibawa hukum dan keadilan sosial. Hukum ini juga harus bersifat adil, jangan hanya yang anti pemeintah yang merasakan ketajamannya tapi juga semua warga diperlakukan sama di mata hukum. 

Pemblokiran Medsos

Kalau saat ini Koinfo berani memblokir ratusan situs yang dianggap radikal, bagaimana dengan medos yang sering menjadi ajang provokasi dan berkelahi. Pemblokiran medsos khususnya FB, twitter dan sebagainya adalah pilihan yang sangat ekstrim dan keras. pasti akan menimbulkan kemarahan bagi puluhan juta pengguna yang selama ini meras a nyaman dengan keberadaan medsos.

Namun pemblokiran media sosial adalah sebuah keniscayaan jiak memang itu menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh. Pemerintah harsu melindungi kepentingan yang lebih besar yakni persatuan NKRI ketimbang sekumpulan orang yang mengacau melalui sosial media. Keberanian negara untuk meblokir media sosial harus berdasarkan pertimbangan pada prinsip persatuan bangsa.

Memang awalnya akan banyak cacian, demo, protes, keluhan dan sebagainya dari pengguna sosial media. Tapi hal itu tidak akan berlangsung lama.  Justru dengan ketidak adaan sosial media banyak energi positif yang bisa dialihkan untuk aktifitas yang lebih bermanfaat,

Sebenarnya memang sosial media ibarat pedang bermata dua, mau dipakai ntuk kebaikan bisa, untuk kejahatan juga bisa. Tapi tren yang terjadi akhir akhir ini medsos lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Nah disinilah pemerintah perlu mengambil peran agar medsos dapat digunakan untuk hal-hal yang postif, namun jika sudah diupayakan tapi tidak berhasil. ya sudah beranikah pemerintah memblokir media sosial ? Kita tunggu saja.