Melihat realitas dunia pendidikan identik dengan melihat apa yang akan terjadi pada  masa depan bangsa. Mengapa demikian? Karena  apa yang terjadi di dunia pendidikan dan apa yang terjadi di ruang kelas saat ini adalah apa yang akan terjadi pada masa depan.  Bila saat ini realitas pendidikan jauh dari berdaulat maka kedaulatan masa depan bangsapun akan bermasalah.
      Terlihat seperti sederhana bila kedaulatan sekolah dan kedaulatan profesi guru terganggu. Padahal sebenarnya sangatlah berisiko tinggi bila kedaulatan sekolah dan kedaulatan profesi guru terganggu. Tidaklah mungkin terlahir kedaulatan rakyat  pada masa yang akan datang dari proses pendidikan yang tidak berdaulat.
      Apa saja yang dapat menggagnggu kedaulatan sekolah dan profesi guru? Kedaulatan sekolah dan profesi guru dapat terganggu karena faktor ekternal dan internal. Faktor internal adalah adanya regulasi birokrasi pendidikan yang tak sesuai dengan tuntutan dan harapan para guru. Contoh politisasi pendidikan yang bisa muncul dari autoritas pemerintah yang berkuasa.
      Selain politisasi pendidikan mulai dari pusat sampai daerah di internal pendidikan juga adanya program pendidikan yang menjadikan guru sebagai "robot" pelaksana proyek yang menganggu kinerja para guru.  Misal UKG, PKG, PKB dan beberapa jenis program pemerintah yang dirasakan para guru kurang bermanfaat.
      Moratorium dan permasalahan guru honorer pun masih menjadi pengganggu kedaulatan sekolah dan profesi guru. Tidaklah elok bila di sebuah sekolah negeri masih ada 80 persen tenaga honorer dan 20 persen tenaga PNS. Bagaiman "membiayai" sekolah sementara tuntutan kurikulum dan tanggung jawab mendidik anak bangsa sama. Kedaulatan sekolah dan kedaulatan profesi guru pasti terseok-seok.
      Dari faktor ekternal yang mengganggu kedaulatan sekolah dan guru saat ini makin runyam. Munculnya  LSM Pendidikan, ormas, euforia jurnalisme dan berbagai tindak premanisme di sekolah dan perlakuan kasar terhadap profesi guru bisa terjadi dimana-mana. Gangguan ekternal ini bisa membuat  sekolah dan para guru makin tidak berdaulat.
      Berita para guru yang diadukan dan disidik oleh penegak hukum padahal kasusnya sederhana berkaitan memberikan sanksi edukasi kepada anak. Bahkan ada beberapa orangtua yang berani langsung memukuli orangtua di sekolahan. Ini realitas gangguan ekternal yang akhir-akhir ini makin menguat. Lebih parah lagi adalah gangguan tahunan dalam PPDB.
      Saat momen PPDB terutama sekolah favorit gangguan pihak ekternal begitu kuat mencampuri urusan internal sekolah. PPDB normatif  agar sekolah berdaulat dan para guru punya otoritas menentukan manajemen internal sesuai aturan tak mudah diwujudkan.
Agar kedaulatan sekolah dan profesi guru lebih baik maka setidaknya pemerintah daerah, Disdik, Â oganisasi profesi guru (PGRI), Dewan Pendidikan dan komite sekolah seirama dalam menegakan kedaulatan sekolah dan profesi guru demi masa depan peserta didik. Tidak akan pernah lahir generasi berdaulat dan merdeka dari sekolah yang tidak berdaulat dan profesi guru yang tidak merdeka.
