Berdasarkan hasil seleksi kementerian sosial terdapat 10 nama tokoh diajukan untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa. Sepuluh nama tersebut adalah mantan Gubernur DKI Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulawesi Tengah, mantan Presiden HM Soeharto dari Jawa Tengah, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur. Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.
Diantara 10 nama tokoh yang diajukan tersebut diatas tidak ada yang saya ketahui sebagai pelaku sejarah yang memperjuangkan negara kesatuan republik Indonesia selain Soeharto dan Gus Dur yang pernah menjadi Presiden, mungkin tokoh tersebut hanya berjuang secara kedaerahan dan kegiatan perjuangannya juga tidak jelas, bentuk perjuangannya untuk bangsa baik pada waktu melawan penjajah maupun pasca kemerdekaan saya sama tidak tahu, sebaiknya sebelum ditetapkan sebagai pahlawan nasional sebaiknya jasa-jasa beliau disampaikan secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, mungkin contohnya Ali Sadikin selama ini hanya dikenal sebagai Gubernur DKI....yang menjadi pertanyaan apa kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia secara keseluruhan.
Sebenarnya kalau kita mau jujur soeharto tidak semestinya diajukan dari wilayah jawa tengah saja tetapi seharusnya diajukan oleh masyarakat negara Indonesia karena perjuangannya mengusir penjajah dari tanah air Indonesia, sbb.
1. melalui gerakan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama enam jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia (RI) masih ada, menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel.
2. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Komadan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) Sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan eks KNIL/KL,
3. menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar
setelah seluruh tanah air Indonesia maka kegiatan ikut dalam mempertahankan kemerdekaan dan pemulihan keamanan dari pemberontakan-pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari Wilayah NKRI atau pemberontak2 yang ingin merubah ideologi negara Pancasila dan UUD 45 serta melaksanakan pembangunan secara fisik dan mental bangsa sbb.
1. Menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengimbangi G-30-S yang berkecamuk pada 1 Oktober 1965. Pada 3 Oktober 1965, Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G-30-S/PKI.
2. Melaksanakan pemulihan keamanan aceh dengan melakukan operasi pendekatan melalui perundingan2 tetapi kegiatan pemberontakan di lapangan eskalasinya semakin meluas dan berpotensi memisahkan diri dari NKRI, maka soeharto sebagai panglima tertinggi angkatan perang dan penanggungjawab keutuhan NKRI harus melakukan perang yang berujung pada timbulnya korban manusia dan harta bendanya.
3. Melakukan pembersihan terhadap ormas-ormas yang ingin merubah ideologi negara seperti G30S PKI, gerakan2 ekstrim yang sudah timbul gejala2nya di lingkungan masyarakat pada waktu itu. Dampak dari tindakan pemulihan keamanan yang dilaksanakan soeharto saat ini yaitu masih tetap tegaknya kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sabang sampai merauke... dengan bendera merah putih sebagai lambangnya.
Disamping pemulihan keamanan negara, soeharto diperhadap dengan pembangunan Nasional mulai dari pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, listrik masuk desa, jembatan, transportasi , kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, pembangunan bendungan ( tercatat hampir seluruh provinsi dibangun bendungan untuk mengairi sawah petani ) dan bangunan-bangunan tempat ibadah ( seluruh provinsi dibangun mesjid ) dan lain-lain. Pembangunan mental bangsa yang baru lepas dari penjajahan disusul dangan pemberontakan yang tentunya merusak moral rakyat yang baru terbebas dari situasi perang yang berkepanjangan. Semua ini tentunya memerlukan biaya besar, maka soeharto mendirikan yayasan dengan menghimpun sebagian kecil dana dari pengusaha-pengusaha kaya untuk membiayai pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.