Secara teori, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan bertumbuhnya ekonomi, kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya juga ikut meningkat. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur yang "ugal-ugalan" dan terlalu mengandalkan utang, pada akhirnya hanya akan membuat jebakan untuk diri sendiri dan membuat rakyat menjadi nelangsa.
Pemerintah bisa saja bangga dengan karya pembangunan infrastrukturnya. Tapi pembangunan yang lemah analisis efektivitas dan tidak memiliki skala prioritas terbukti membuat sejumlah negara terjerat dalam beban utang.
Sri Langka, Angola, dan Zimbabwe adalah contoh nyata negara yang membangun proyek infrastrukturnya lewat utang dan pada akhirnya tidak bisa membayar utang.
Pada kasus Zimbabwe, negara ini memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Akan tetapi, ketidakmampuan pemerintah Zimbabwe menunaikan kewajiban membayar utang membuat negara ini pasrah mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang.
Pergantian mata uang itu mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2016 setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.
Cerita pilu pembangunan berbasis utang juga dialami Sri Lanka. Ketidakmampuan pemerintah membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur mengakibatkan negara ini harus melepaskan salah satu aset berharganya kepada negara donor utang. Sri Lanka harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada China.
Efektifitas Pembangunan Infrastruktur
Di era kepemimpinan Joko Widodo, pembangunan digenjot sedemikian rupa. Tidak bosan-bosannya kita disuguhkan dengan berita pemerintah meresmikan ini dan itu. Ada yang menganggap ini sebagai sebuah prestasi, tapi ada juga yang menganggap ini sebagai jalan menuju ke jurang kehancuran.
Alasan negatif terhadap gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah ini juga bukan tanpa dasar. Ekonomi yang stagnan, daya beli yang menurun, utang yang semakin menggunung, serta efektivitas dari infrastruktur itu sendiri dipertanyakan. Bahkan RAPBN yang defisit pun diberitakan, untuk membayar utang saja kita harus berhutang. Mengenaskan bukan?
Terkait efektivitas pembangunan infrastruktur, kita ambil tiga contoh proyek infrastruktur seperti Tol Trans Jawa, LRT di Palembang,dan Bandara Kertajati di Jawa Barat.
Ketiga proyek ini seolah menjadi prestasi bagi pemerintah. Tapi yang tidak diketahui rakyat adalah ketiga infrastruktur ini adalah contoh nyata dari beban ekonomi yang harus ditanggung negara.
