Proyek perubahan ini bertujuan meningkatkan integrasi pelaporan pengawasan sumber daya kelautan agar hasil pelaporan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang sejahtera.Â
Merujuk pada SDGs yang ditetapkan oleh PBB juga berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan diantaranya: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat Dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih Dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih Dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi Dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota Dan Permukiman Yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh; (17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan. Â
Dasar hukum pengawasan yang dilakukan mengacu pada Permen KP No. 30 Tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap ruang laut meliputi pemenuhan pelaksanaan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan sumber daya di laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut (Permen KKP No. 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut, 2021).
Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pmbangunan nasional melalui pengawasan sumber daya kelautan seperti kepatuhan pelaku usaha, pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti para petugas pengawasan pihak UPT dan masyarakat.
 Peran Project Leader adalah memastikan bahwa tujuan jangka panjang, menengah dan pendek dari proyek perubahan ini terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan proyek perubahan itu sendiri.Â
Melalui inovasi pengawasan dengan E-Mas PSDK (Evaluasi Monitoring Pengawasan Sumber Daya Kelautan) diharapkan dapat melakukan percepatan dan peningkatan akurasi data pengawasan sumber daya kelautan yang nantinya dapat digunakan sebagai  Big Data dalam pemberian rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilakukan dan penyusunan program-program pengawasan yang akan datang. Â
Keberhasilan proyek perubahan membutuhkan dukungan dengan adanya kebijakan yang berfungsi sebagai pemicu dalam tercapainya sistem pengawasan yang terintegrasi. Dukungan pihak-pihak terkait dan juga pemerintah akan sangat membantu keberhasilan dari program pengawasan sumber daya kelautan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H