Bahwa menyikapi Rendahnya gaji TNI dan Polri  sebagai Aparatur Negara mengingkari Martabat sebagai Manusia,karena dapat dipastikan bahwa setiap anggotaTNI Polri tidak mungkin berpeluang sejahtera apalagi kaya raya jika hanya mengandalkan Gajinya. Doktrin Pengabdian pada Negara telah dijadikan alat untuk menjajah Martabat dan Kehormatan Anggota TNI dan Polri sebagai  Warga Negara merdeka agar dapat hidup secara layak dan bermartabat sesuai Amanah Konstitusi.
Bahwa Standar Gaji yang diterima oleh TNI dan Polri tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa sejahtera sejak dini, Anggota TNI dan Polri mustahil dapat menikmati Hidup layak dari gaji yang diterima, keluarga maupun anak-anak TNI dan Polri mustahil menikmati kehidupan normal layaknya keluarga yang berada di negeri karena Gaji hanya cukup makan untuk dua orang anak. Standar gaji yang hanya menggunakan asumsi Biologis (makan Minum) dan menafikan Manusia sebagai Makhluk Spiritual dan Makhluk Sosial.
Bahwa dari zaman Indonesia Merdeka hingga kini, asumsi kenaikan gaji hanya berdasar kebutuhan perut semata. Gaji yang diterima Anggota TNI POLRI 2 juta hingga 3 Juta, padahal TNI POLRI adalah manusia yang harus hidup bersama keluarga dan lingkungan sosialnya bukan hanya sebatas makan dan minum layaknya Binatang. Jumlah gaji yang diterima hanya habis buat kebutuhan sehari-hari, makan, transport dan pakaian. Dapat dipastikan TNI POLRI tidak memiliki simpanan tiap bulan penghasilan bersih sebab seluruh gaji mereka hanya habis untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya, itu artinya; Negara belum pernah memberikan penghasilan bagi TNI POLRI yang dapat menjamin keberlanjutan minimal 2 generasi mereka, Negara hanya memberi makan dan pakaian (biologis) bagi TNI POLRI dan keluarganya.
Bahwa Tuntutan kesejahteraan TNI POLRI sebagai bagian Sistemik menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan dan bencana kemanusiaan selain Peran dan fungsi TNI Polri yang berkewajiban memikul Tanggung jawab Konstitusional sarat resiko tidak sebanding tingkat kesejahteraannya, Tugas-tugas yang diemban dapat mencederai tubuh hingga kehilangan nyawa merupakan fakta yang kita hadapi sehari-hari, sementara Negara nihil memberi jaminan kelayakan masa depan baik bagi anggota TNI dan Polri maupun bagi keluarga mereka.
Bahwa Momentum pemilihan calon Perwakilan rakyat dan perwakilan Daerah sebagai wahana demokrasi merupakan kesempatan memilih guna mensinergikan Aspirasi dan tuntutan mewujudkan 50 juta gaji perbulan TNI POLRI sebagai pilar Utama menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui mereka maka ruang keterwakilan menyuarakan tuntutan Koalisi untuk Kesejahteraan TNI POLRI dan Keluarganya, keberadaan figur-figur Perwakilan sangat strategis dalam menyokong dan mengawal perjuangan realisasi 50 juta per bulan sebagai bagian Politik Anggaran Nasional di Parlemen.
Atas dasar pemikiran diatas kami Koalisi untuk Kesejahteraan (KITRA) TNI POLRI Sulselbar menawarkan KONTRAK POLITIK memperjuangkan Kesejahteraan TNI POLRI sebagai bagian Skema pencapaian Tujuan Gerakan mewujudkan Kesejahteraan untuk Semua.
