Menelisik tugas dan fungsi TNI POLRI nyaris tidak punya batasan; sebab secara konstitusi tugas-tugas pemerintahan di lekatkan pada TNI POLRI , untuk melindungi segenap warga bangsa, melindungi segenap jiwa dari ancaman serta menghalau segala gangguan terhadap keutuhan Negara republic Indonesia. Tugas dan fungsi mereka yang sangat abstrak wilayahnya, karena tugas-tugas tersebut menyangkut soal rasa maupun kebatinan seluruh warga masyarakat. Tanggung jawab yang diemban setiap anggota TNI POLRI tentunya menuntut pula kemapanan dan ketajaman batiniah; emosi, intelektualitas, psikis dan fisik sekaligus kecerdasan spiritual mereka.
Militansi TNI Polri dan Premanisme Negara
Betapa pun dahsyatnya tugas yang diemban TNI POLRI rupa-rupanya oleh Pemerintah hanya dipandang sebelah mata dan tidak mempedulikan kebutuhan mereka sebagai manusia, pemerintah lalai memberikan jaminan gaji dan fasilitas hidup layak bagi tumbuh berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan anggota TNI POLRI beserta keluarga mereka.  Memikul Tugas yang maha berat,  menuntut loyalitas setiap anggota TNI POLRI tidak mengubah nasib dan hidup mereka untuk hidup secara manusiawi. Mereka Bergelimang tragedi hampir setiap hari melibatkan totalitas kemampuan yang mereka miliki, meninggalkan keluarga mereka. tapi pemerintah tetap tidak membuka kesempatan buat menikmati indahnya hidup sebagai manusia sederajat dengan warga yang sukses sejahtera.
Setiap anggota TNI POLRI setidaknya melindungi, melayani 500 orang setiap wilayah dari total penduduk Indonesia, sementara pada saat yang sama, mereka tidak diberikan kemampuan untuk melayani diri dan keluarga mereka secara layak, sebab gaji mereka secara ekonomi sangat rentan, penghasilan sebagai pertahanan utama setiap keluarga diganti oleh pemerintah dengan indoktrinasi hidup sederhana padahal yang dilakukan pemerintah adalah pemiskinan dan mencerabut hak TNI POLRI sebagai warga Negara yang merdeka untuk menikmati hidup merdesa; Sejahtera. Bagaimana mungkin kita bermimpi; pemerintahan jokowi berpihak pada kesejahteraan rakyat, sementara pada saat yang sama pemerintah menjadi pabrik pemiskinan jutaan anak-anak bangsa; mengiming-imingi kenaikan gaji 17 % sementara harga-harga barang dan inflasi sudah melampaui 20 %, ini bukan kenaikan, dimaksud penyesuaian ; maaf yah pak presiden Jokowi.
Kalau bapak JOKOWI menyebut angka kemiskinan kita lebih 37% saya sepakat, sebab pemerintah  sendiri tega  memproduk warga miskin sejumlah 750 ribu keluarga sesusai jumlah anggota TNI POLRI seluruh Indonesia. Sebab 750 ribu personil TNI POLRI merupakan tulang punggung jutaan keluarga; nah mereka terjebak dalam sistem dan standar penghasilan yang tidak pantas untuk disebut sebagai GAJI; artinya anggota TNI POLRI saat ini bekerja tapi tidak punya pendapatan. Mereka sama saja pengangguran sebab diakhir bulan mereka nihil simpanan bersih. Inilah yang kita maksudkan pengangguran berseragam.
Kalau Jokowi tidak memprioritaskan dan melakukan percepatan kesejahteraan TNI POLRI minimal sederajat dengan kehidupan Napi di Negara-negara Maju dengan alasan mengutamakan untuk mensejahterakan warga Negara pengangguran, anak terlantar, orang cacat atau menurut pak Tedjo: rakyat tidak Jelas, maka dapat dipastikan kebijakan Jokowi hanya menguntungkan segelintir orang yang jelas-jelas telah merugikan bangsa dan Negara.
Sangat tidak logis jika pemerintahan Jokowi berencana menaikkan 17% Gaji TNI POLRI padahal sesungguhnya yang akan terjadi hanya penyesuaian karena harga-harga bahan pokok dan Inflasi telah melampaui 20%, semestinya Pemerintahan Jokowi bisa membedakan antara Gaji sebagai penghasilan bersih dan dana operasional sehari-hari bagi anggota TNI POLRI dan keluarga mereka. Karena kita pastikan Pemerintah selama ini hanya memberi take home pay atau biaya operasional sehari-hari.
Kita harus punya perbandingan dengan Negara-negara demokratis lainnya sebagai salah satu pendekatan akademik; tidak ansich menggunakan logika angka pendapatan dan asumsi statistic domestik semata yang terbukti sudah menyesatkan kita sejak Indonesia merdeka. Jangan sampai Jokowi menetapkan nilai Gaji TNI POLRI dengan membandingkan penghasilan masyarakat miskin Indonesia; minimal kondisi TNI POLRI bisa sama dengan nasib para Napi  yang ada di penjara-penjara Negara maju, semacam Norwegia, Austria, USA dan Inggris yang dijamin oleh APBN mereka minimal 200 USD perharinya. Maka, KITRA (Koalisi untuk Kesejahteraan TNI POLRI) menuntut Gaji TNI POLRI  minimal 4500 USD atau Rp. 50 Juta walaupun masih kalah dengan Napi-Napi bangsa demokratis maju lainnya.
Bagi kita yang masih bernalar sehat, kondisi hidup TNI POLRI adalah fakta (bukan Potret) bahwa kebijakan Pemerintah adalah absurd, meminjam istilah pak jokowi.  Tugas-tugas kemanusiaan yang diemban setiap anggota TNI POLRI tidak mengenal batasan waktu, wilayah dan bentuknya demi bangsa dan Negara malah diperlakukan seenaknya (tidak manusiawi) oleh pemerintah,sekeras dan sekuat apapun TNI Polri mengabdi dan bekerja dalam semua perspektifnya tetap mustahil untuk punya masa depan yang gemilang bersama keluarga mereka.
Kebijakan Tragis yang dibuat oleh pemerintah  harusnya menjadi peringatan bahwa memiskinkan TNI POLRI telah membunuh masa depan keluarga dan anak cucu mereka sekaligus memastikan matinya peluang tentang Indonesia yang sejahtera dan berdaulat serta dapat berdiri tegak sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya. Mungkin; masih terlalu jauh kita untuk secara sporadic menuntut atau menyuarakan nasib anak-anak terlantar, manusia gerobak, orang cacat apalagi fasilitas hidup Napi untuk dijamin oleh Negara, sedangkan puluhan juta keluarga TNI POLRI yang notabenenya adalah penjamin kedaulatan dan tegaknya kemanusiaan serta keadilan malah terjerembab dengan kepedihan hidup di Indonesia.