Ditahun 2021 yang lalu SMA Presiden di Bekasi menjadi ajang Rakernas AKSI. Presentasi DPP AKSI di acara itu, sangat membesarkan hati menyangkut hasil perjuangannya mengenai jabatan kepala sekolah. Kebetulan penulis saat itu ditunjuk sebagai pemimpin sidang. Lalu apa isu yang akan diangkat di Raker AKSI Bali Tahun 2023 yang akan datang?
Sesuai dengan AD/ART  dan amanat dari Kongres IV AKSI di Bekasi, tahun 2021. Kali ini, mengusung tema "Mengawal Indonesia Emas Tahun 2045", panitia mengajak para kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk hadir melaksanakan Rapat Kerja Nasional AKSI yang akan di selenggarakan Jumat, s.d Minggu, 13-15 Januari 2023. Acara ini akan digelar di Hotel Paradiso Kuta Bali. Tertulis dalam undangan bahwa registrasi kehadiran jam 09.00 WITA. Adapun peserta yang diundang  seluruh jenjang Kepala Sekolah anggota AKSI dari 34 Provinsi.
Walaupun temanya sudah di jelaskan di atas. Usulan penulis diantaranya fokus kepada sikap organisasi terhadap  punisment yang diterima kepala sekolah yang terjadi di Kota Bekasi, belakangan ini. Diharapkan AKSI bisa memberikan wadah untuk dialog. Karena masih banyak sekali kepala sekolah yang dibidik LSM  menyangkut PPDB, Dapodik, hingga seleksi masuk PTN jalur undangan yang didemo warga. Dengan mengangkat isu di atas, anggota AKSI diharapkan merasa penting jadi anggota. Kehadirannya AKSI diharapkan dapat membantu kinerja Kadisdik dan KCD di wilayahnya. Dengan demikian iklim pendidikan menjadi setabil.
Iklim sekolah belakangan ini, menjadi berubah-ubah saat tarik ulur penggalangan dana masyarakat lewat komite sekolah. Hal ini  sering jadi sorotan tajam LSM yang jumlahnya terus bertambah.
Padahal kegiatan "Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2022" tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah pada SMA, SMK, dan SLB Negeri, sudah berulangkali dilakukan. Sosialisasi ke pihak sekolah dirasa penulis sudah cukup. Tapi bagi pelaku kontrol sosial, tetap saja punya persepsi yang kadang berbeda.Hal ini menyebabkan di SMP Kabupaten Bekasi ada beberapa kepala sekolah mengundurkan diri, karena lelah menghadapi tamu yang tidak mengenal waktu.
Ada benarnya Kang Emil mengeluarkan Pergub Nomor 44 yang terus-terusan dipantau realisasinya. Bahkan sempat  terjadi beberapa kali penangguhan penyelenggaraan rapat dengan orangtua siswa di seluruh Jawa Barat. Dengan adanya respon Kang Emile di medsos, tentang kemelut rapat komite di beberapa lokasi sekolah, menuai pro dan kontra. Banyak orangtua yang berdatangan di sekolah bertanya tentang sosialisasi program sekolah. Mereka menuntut agar tidak secara virtual, agar segera ditindak lanjuti secara ofline. Orangtua banyak yang merasa rindu untuk sebuah kepastian.
Angin segar berhembus di Jawa Barat, ketika Pergub no 44 di umumkan. Namun tidak lama berselang, muncul Pergub Nomor 97 Tahun 2022. Saat realisasi Pergub mendapat sorotan media menyangkut peristiwa di SMA3 Kota Bekasi, membuat ketar ketir pengelola sekolah. Revisi Pergub itupun ditinjau ulang
Banyak pengelola sekolah tiarap mencari situasi aman, dengan tidak melakukan inovasi yang berarti. Semua kegiatan hanya sebatas formalitas saja. Sementara itu di  grup WA resmi AKSI (Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia), dan grup MKKS Jawa Barat, masih ada yang pamer prestasi sekolah lewat share foto piala, piagam, dan Ceremony penganugrahan penghargaan. Diduga hal ini, merupakan sisa-sisa prestasi masa lalu yang pengumumannya baru dilakukan pekan ini.
Program kegiatan  yang melibatkan sekolah oleh pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota terus di pacu. Dari mulai kegiatan pramuka, touring motor, festival makanan daerah, MPLS2N, Olimpiade sains, Pameran Pembangunan,  Epitex, hingga lomba video. Semua itu berjalan dengan baik, dan dianggap berhasil. Diduga kegiatan ini masih bisa berjalan  karena masih ada dana dukungan masyarakat, hasil rapat tahun lalu. Sedangkan tahun ini iklimnya terkesan menuju musim kemarau panjang.
Saat bertemu dengan beberapa orangtua siswa yang tidak ikut sosialisasi program sekolah secara virtual dan ofline. Ternyata keberagaman itu begitu terasa. Seperti dalam dialog pada video di bawah ini.Â
Begitu ibanya mendengar seorang ibu beranak 7,  yang pekerjaannya  membuka warung nasi wuduk. Ternyata orang tua demikian  itu banyak sekali, seharusnya orang demikian itu anaknya di beasiswakan dan mendapatkan santunan bulanan. Dari mana uang beasiswa itu? Tentu dari subsidi silang.
Sayangnya, ketika para orangtua menuntut sekolah agar meningkatkan kualitas pendidikan. Semangat mereka begitu tinggi untuk berkompetisi dengan sekolah lain. Namun ketika mendengar banyak orangtua yang dibebaskan dari anjuran memberi sumbangan pendidikan untuk anaknya. Mayoritas orangtua menuntut hal yang sama untuk semua orang.
