Apakah Pejabat Boleh Tak Memakai Helm?

Saya yakin niat para pemimpin kita ini baik, blusukan ke daerah-daerah dgn motor yang sulit dijangkau dengan mobil dinas mereka. Namun ada baiknya mereka juga menyadari bahwa sebagai publik figur tentunya apapun yg mereka lakukan akan di sorot oleh media. Sehingga seharusnya hal sekecil apapun juga diperhatikan, termasuk penggunaan HELM bagi keselamatan mereka. Bukankah HELM adalah prasarana wajib bagi pengendara sepeda motor ???

Berikut beberapa Peraturan UU Lalu Lintas Terbaru terkait Sangsi Pidana dan Denda yang perlu diketahui buat para pengguna kendaraan di jalan:
* Kenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)
Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8) memberlakukan untuk menggunakan Helm SNI (bukan helm catok). Untuk pengendara ataupun bagi penumpang yang dibonceng diwajibkan mengenakan helm SNI. Sanksi bagi pelanggar tidak menggunakan Helm SNI:
- Pidana kurungan paling lama satu bulan atau,
- Denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga akan dikenakan .

Hampir setiap hari saya menemui korban laka lantas yang cedera kepala dari ringan hingga berat akibat pengendara tidak menggunakan helm atau mengenakan helm namun tidak layak (standar). bisa anda bayangkan menggunakan helm saja pengguna sepeda motor masih celaka, apa lagi tidak menggunakan helm sama sekali. Maut tidak mengenal entah dia manusia biasa atau pejabat. Oleh karena itu sudah selayaknya siapapun itu tetap wajib mengenakan HELM sebagai sarana berkendara yang aman.

Kembali lagi pada sebaik apapun NIAT para pemimpin kita dalam rangka menjalankan kewajiban mereka sebagai pemimpin ada baiknya tetap memperhatikan hal2 yang terkait peraturan, karena pemimpin itu seharusnya tindak tanduknya untuk di tiru. Jangan sampai ibarat "seorang ayah yang memperingatkan anaknya untuk jangan merokok, tapi ayahnya sendiri berbicara sambil merokok!"