Pola interaksi baru ini juga sudah begitu kuat tercermin dalam digital lifestyle dengan semakin tumbuhnya digital literacy, atau masifnya perkembangan orang yang melek internet. Berbagai teknologi digital tidak lagi mampu dibendung penetrasinya ke semua usia, dari anak balita, sampai lanjut usia. Tak heran jika muncul istilah Internet of Things (IoT) yang berusaha memperluas daya guna internet ke berbagai aspek, seperti konektivitas antar benda secara virtual, remote control, dan sistem berbagi data. Celetukan “gak melek internet, gak gaul”, “gak pakai smartphone, gak kekinian” menjadi sangat lumrah. Internet menjadi gaya hidup yang tak terhindarkan.
Bagaimana dengan digital commerce? Kalau melihat geliat kelas menengah di perkotaan, siapa yang tak kenal mobile payments? Dengan beberapa kali klik, pembayaran sudah selesai tanpa harus repot-repot datang ke loket atau antre di kasir. Situs jual beli yang merajalela dan ribuan ibu rumah tangga yang bisa menjalankan bisnisnya sambil mengurus anak di rumah menjadi potret e-business dan e-entrepreneurship. Saya rasa konteks yang didiskusikan Prof. Rhenald banyak bersinggungan dengan pilar terakhir ini. Dengan kata lain, DCC atau “sharing economy” merupakan salah satu bentuk digital commerce.
Nah, pertanyaan selanjutnya: mengapa perkembangan ini tidak terbendung, makin populer, dan makin dilirik banyak orang, bahkan pemerintah? Prof. Rhenald sampai mengistilahkannya sebagai proses alamiah, sesuatu yang susah sekali untuk dihindari. Jika DCC terbatas menggambarkan sebagian kecil dari fenomena ini, mari kita coba melihat apakah konsep “perfect information” bisa menjelaskan fenomena digital society sebagai konteks yang lebih besar,.
Perfect Information dan Efisiensi
Perfect information yang lahir dari teori ekonomi ini “sementara saya pinjam” untuk menjelaskan perkembangan digital society. Secara sederhana, kita (atau institusi) harus mengambil keputusan dari banyak pilihan yang tersedia. Semakin banyak informasi yang ada tentang pilihan-pilihan tersebut, maka uncertainty atau ketidakpastian dapat semakin dikurangi. Dengan kata lain, certainty atau kepastian semakin meningkat dan mereka bisa menemukan pilihan yang “paling menguntungkan”. Pilihan orang yang paling menguntungkan ini tentunya menghasilkan efisiensi: bisa berupa uang, tenaga, waktu, energi, pikiran, dan sebagainya.
Mari kita pakai logika abstrak itu untuk menjelaskan digital citizenship, digital lifestyle, dan digital commerce (termasuk di dalamnya DCC). E-health di Surabaya, misalnya, mampu meningkatkan kelengkapan data medical record penduduk dan dapat diakses kapan pun dan di mana pun baik oleh dokter maupun pasien. Bahkan dalam perkembangannya, diharapkan pasien dapat membuat janji dengan dokter di puskesmas secara online. Artinya, informasi semakin perfect, uncertainty menurun, dan baik pemerintah maupun masyarakat menjadi lebih efisien dalam banyak hal.
Demikian juga dengan penggunaan Qlue oleh masyarakat Jakarta: informasi keluhan masyarakat semakin meningkat dan terdata secara sistematis, ketidakpastian informasi tentang masalah publik menurun, dan akhirnya pemerintah DKI mampu menghasilkan kebijakan yang lebih sistematis dan tepat sasaran.
Logika ini juga tentu mampu menjelaskan data Prof. Rhenald seperti ongkos taksi yang harusnya Rp 150.000 tetapi dihargai Rp 70.000; kamar penginapan yang permalamnya Rp 1 juta ditawarkan Rp 200.000, dan sebagainya. Tidak hanya menjelaskan lebih murahnya harga, tetapi “perfect information” juga mampu menjelaskan efisiensi-efisiensi lain yang dihasilkan dari sebuah DCC, seperti efisiensi tenaga, waktu, dan pikiran.
Dalam hal ini, perangkat digital membuat informasi tentang penawaran dan permintaan layanan angkutan dan penginapan semakin perfect sehingga memunculkan efisiensi.
Mari kita bandingkan: menunggu taksi di pengkolan dan menggunakan aplikasi untuk order taksi. Hampir pasti penggunaan aplikasi lebih efisien. Seperti Prof. Rhenald sampaikan, harganya kadang lebih murah. Selain itu, kita tidak perlu repot-repot nunggu di pengkolan yang panas karena kita bisa menunggu di kamar kos ber-AC sampai taksi datang dan menelpon kita. Waktu tunggu dan perkiraan waktu tempuh pun lebih pasti, sehingga lebih mudah mengusahakan untuk tidak telat datang janjian dengan kolega. Hemat uang, hemat waktu, hemat tenaga, hemat pikiran.
Meski ada banyak tantangan dalam perkembangan digital society di Indonesia, seperti ketidaksiapan infrastruktur, perangkat hukum, dan kultur konvensional masyarakat; saya sepakat dengan Prof. Rhenald bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah maupun penyedia layanan barang dan jasa konvensional untuk tidak segera "menyesuaikan diri" dengan potensi efisiensi yang luar biasa ini.
Dedy Permadi
Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM