Manuver PDIP Makin Hangat, Tak Mau Lepas Kursi Nomor 1?

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang bisa berlangsung seru. Seturut aturan Undang-undang, Presiden Jokowi tidak bisa maju untuk ketiga kalinya. Makanya, peluang muka baru akan duduk sebagai presiden mendatang. 

Peluang ini tentu menjadi target banyak partai politik. PDIP yang mengusung Jokowi sebagai presiden untuk 2 periode pasti tidak mau tutup mata. 

Bagaimana pun, soal kekuasaan sangat sulit untuk dipisahkan dari partai politik. Karena ini, PDIP bisa saja mengusung sosok tertentu untuk menggantikan Presiden Jokowi. Pertanyaannya, siapa sosok yang bisa diusung PDIP?

Secara umum, PDIP tidak kekurangan stok calon pemimpin untuk level nasional. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar, Ketua DPR, Puan Maharani, Menteri Sosial, Ibu Risma adalah beberapa nama yang bisa disebutkan untuk bisa masuk bursa bakal calon presiden. Ke-3 nama ini mempunyai popularitas di mata masyarakat. 

Akan tetapi, agar bisa ditentukan menjadi bakal calon juga tidaklah gampang. Pengaruh di tubuh partai harus kuat. 

Belum lagi, soal komunikasi politik dengan partai-partai politik. Dengan ini, popularitas tidaklah cukup. Kendaraan politik harus ada dan mau mengakomodasi pencalonan. 

Maka dari itu, komunikasi politik di dalam tubuh partai sendiri hingga dengan partai-partai koalisi menjadi hal yang sangat penting. Tidak boleh dipandang sebelah mata, karena partai-partai politiklah yang memberi ruang di tingkat pencalonan.   

PDIP terlihat sudah mulai melakukan manuver kecil menjelang Pilpres 2024. Tensinya pun perlahan menghangat. Hal itu bermula dari tidak dipanggilnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar di acara yang dilangsungkan PDIP di Jawa Tengah. 

Ganjar merupakan kader partai PDIP. Seyogianya, Ganjar harus dipanggil dalam kapasitasnya sebagai petugas partai. 

Tak heran, absenya Ganjar di acara PDIP yang dihadiri oleh Puan Maharani itu membangkitkan diskusi politik. Muara diskusi politik itu adalah kursi nomor 1, Pilpres 2024 mendatang.

Kabarnya, Ganjar dipandang terlalu berambisi untuk kursi nomor 1 RI. Karena ambisi ini, PDIP mengambil sikap seperti yang terjadi di Jawah Tengah. Sikap ini bisa membahasakan ketidaksetujuan PDIP pada langkah-langkah yang dibuat oleh Ganjar.