Efek KLB, Peluang Politik untuk AHY dan Pukulan Telak pada Moeldoko?

Ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadapi tantangan serius dalam karir politiknya. Bermula dari isu kudeta yang menglingkupi Partai Demokrat sampai langkah berani partai yang dipimpinnya memecat ke-7 kader penting dari partai.

Tak hanya itu, mantan kader partai pun beraksi memberikan penolakan sekaligus serangan balik kepada AHY. Puncaknya, ketika ada pihak-pihak yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumetera Utara (5/3).

Melansir berita dari CNN Indonesia (5/3), KLB ini diprakarsai oleh para mantan yang telah dipecat oleh Partai Demokrat. Lewat KLB ini mereka berencana melengserkan AHY dari tampuk kekuasaan Partai Demokrat. Makanya, KLB ini pun menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie sebaga Ketua Dewan Pembina.

Kendati demikian, sebagai ketum AHY menilai jika KLB yang diselenggarakan di Sumut dinyatakan ilegal karena tidak mengikuti tata cara di dalam partai. Salah satunya adalah soal kehadiran dari anggota partai. Dalam KLB ini jumlah anggota yang hadir ini tidak mencukupi aturan partai. Dalam mana, seharusnya 2/3 DPD dan setengah dari DPC semestinya hadir dalam KLB.

Situasi yang terjadi di Partai Demokrat sangat menguji karir politik AHY. AHY masih belum terlalu lama berkecimpung di dunia politik. Dengan situasi seperti ini AHY bisa menghadapi pengalaman yang bisa memperkaya karir politiknya.

Tak tanggung-tanggung, KLB yang dinilai ilegal ini dipandang sebagai gerakan untuk menggeser AHY dari kursi ketum partai. Terbukti dengan pemilihan ketum baru.

Tentu saja, AHY masih mempunyai loyalis yang berada di belakangnya di partai Demokrat. Tidak mungkin, AHY mengambil langkah berani memecat para kader dan menilai KLB di Sumetra Utara sebagai KLB yang ilegal.

Di hadapan situasi ini, AHY bisa memanfaatkan kesetiaan loyalisnya untuk terus membangun kekuatan di dalam partai. Paling tidak, AHY membangun dan menjaga konsolidasi dengan para kader yang tidak mengakui KLB di Sumetra Utara.

Selain itu, AHY juga tetap membangun komunikasi politik agar KLB yang terjadi tidak menjadi tantangan serius yang sungguh-sungguh mengoncangkan AHY dari kursi Ketum partai. Ketika AHY melewati situasi ini dan mengayuh perahu partai Demokrat ke arah yang baik, pada saat itu pula orang akan mengakui kinerja AHY sebagai politikus. Dengan kata lain, situasi ini bisa menjadi momen bagi AHY untuk menunjukkan diri sebagai seorang politikus yang pantas menjabat sebagai ketum partai. 

Di balik hasil KLB di Sumut yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketum terasa membuka realitas yang sesungguhnya. Andaikata AHY tidak mengumumkan secara terbuka isu kudeta, barangkali kudeta yang diisukan itu menyata. Beruntung sebelum kudeta itu sungguh-sungguh terjadi di tubuh partai Demokrat, AHY membukanya ke hadapan publik.

Nama Moeldoko mencuat ke permukaan di balik isu kudeta yang disampaikan oleh AHY. Moeldoko sendiri tidak hadir dalam KLB di Sumut. Akan tetapi, beliau terpilih sebagai ketum. Dengan penetapan Moeldoko sebagai ketum di KLB di Sumut ini, rencana kudeta itu sebenarnya ada, bukan sekadar gosip ataupun isu, dan Moeldoko terlibat dalam isu kudeta ini.

Andaikata nama lain yang terpilih di KLB Sumut ini, barangkali orang akan melupakan Moeldoko dari isu kudeta. Namun, Moeldoko yang terpilih dalam KLB ini, dan karenanya ini seolah memperjelas tentang isu kudeta yang berhubungan dengannya.

Dengan kata lain, KLB yang dinilai ilegal oleh ketum Partai Demokrat AHY bisa merupakan pukulan telak bagi Moeldoko. Dia seolah ditelanjangi.

Persoalannya kalau mayoritas kader dari partai Demokrat menolak KLB ini dan searah dengan pandangan AHY. KLB yang dinilai ilegal oleh kubu AHY ini pun seolah menempatkan Moeldoko pada situasi yang sulit. Pasalnya, belum tentu pihak-pihak yang memprakarsai KLB di Sumut ini mempunyai kekuatan politis yang bisa menghidupi dan mempertahankan partai politik.

Salam