Selebaran itu sendiri bukan murni berasal dari pemerintah Korea Selatan. Itu dikirim oleh para pembelot dan kaum aktivis yang berkediaman di Korea Selatan.
Selebran itu berisi seruan tentang anti-Pyongyang. Mereka mengkritik pemerintah Korea Utara mengenai senjata nuklir serta berbicara tentang persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Korea Utara.
Tidak sampai di situ, Kim Yo-jong juga mengancam jika pemerintah Korea Selatan tidak menghentikan upaya kaum aktivis, bisa saja persetujuan damai yang dibuat di tahun 2018 diakhiri. Ancaman yang cukup serius dan tidak boleh dipandang sebelah mata.
Pasalnya, dalam pertemuan antara kedua negara, keduanya menyatakan untuk menghentikan setiap aksi kekerasan yang melibatkan kedua belah pihak, termasuk penyampaian berita lewat loudspeaker dan penyebar selebaran yang bisa menimbulkan dan memperuncing konflik antara kedua belah pihak.
Selain ancaman membatalkan kesepakatan damai, Kim Yo-jung mengingatkan pemerintah Korea Selatan tetang proyek bersama di Kaesong. Wilayah ini terletak dekat perbatasan.Â
Pihak Korea Utara berencana akan menarik pekerja mereka di area industri itu. Ada sekitar 10 ribu pekerja dari Korea Utara. Tempat itu juga difasilitasi lewat investasi dan teknolog dari Korea Selatan.
Kompleks industri itu dinilai sebagai upaya positif dalam membangun relasi damai antara kedua negara. Namun, sejak bulan Januari, kompleks itu ditutup untuk sementara karena persoalan pandemi korona.
Tentunya, persoalan agak rumit. Pasalnya, pengiriman leaflet ini melibatkan para mantan warga negara Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan.
Di lain pihak, Kim Yo-Jong mengambil jalan yang cukup brilian. Dengan menembakkan isu kepada pemerintah Korea Selatan, persoalan bisa gampang terselesaikan. Pasalnya, sumber persoalan bermula dari teritori Korea Selatan.
Meskipun penyebaran selebaran itu tidak bersentuhan langsung dengan pemerintah Korea Selatan. Paling tidak, pemerintah Korea Selatan bisa menggunakan kewenanangannya untuk menindak aksi tersebut.
Saudari dari Kim Jung-un menilai penyebaran selebaran itu bisa mengganggu kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Ujung-ujungnya, upaya rekonsiliasi yang perlahan terbangun bisa berakhir hanya karena selebaran.
