Bansos, Tidak Wajib untuk Semua dan Bebas Kepentingan

Pemerintah pun akan mengucurkan bantuan berdasarkan data yang dilaporkan. Kesalahan acap kali tidak bisa dihindarkan.

Kesalahan itu terjadi saat ada orang yang masuk kategori penerima bantuan tidak mempunyai nama dalam daftar penerima. Pada situasi seperti ini, yang bersangkutan bisa protes. Persoalan kian rumit apabila tidak ada solusi. Konflik antara pemerintah desa dan masyarakat bisa saja terjadi.  

Kesalahan lain adalah pada faktor nilai dan makna "kepantasan" penerima bantuan. Ada penerima bantuan yang seharusnya bukan penerima. Dengan kata lain, mereka tidak masuk kriteria sebagai penerima. Ada juga yang pantas masuk daftar penerima bansos, tetapi nama mereka tidak tercantum.

Pertanyaannya, mengapa nama mereka bisa masuk dalam daftar bansos dan yang seharusnya penerima tidak terdaftar?

Pada titik inilah, aroma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) boleh saja sedang bermain. Apalagi kalau nama-nama yang terdaftar adalah mereka yang lebih dekat dengan aparat desa. Kedekatan itu dilatari faktor hubungan keluarga, pilihan politik dan relasi pertemanan.

Sementara itu, mereka yang cenderung menjadi lawan politik dan tidak mempunyai kedekatan tidak dimasukan ke dalam daftar penerima bantuan. Padahal, mereka juga pantas menerima bansos.
 
Kriteria kepantasan penerima bansos itu dimulai dari awal pendataan atau survey. Survey ini mesti membebaskan pikiran aparat pemerintah dari bentuk kepentingan tertentu. Fokus dan menuruti pada kriteria penerima mesti menjadi standar utama dalam survey dan pendataan.

Kemarin, pemerintah desa di mana saya tinggal sibuk membagikan dana yang dikucurkan pemerintah pusat. Dana bantuan tunai itu diberikan kepada para pekerja bangunan, sopir, kaum lansia dan orang yang masuk kategori miskin.

Persoalannya, saat ada penerima yang berasal dari keluarga yang terbilang mampu. Ada juga penerima yang merupakan pasangan suami dan istri. Padahal, penerimanya hanya boleh salah satu anggota dari keluarga.

Situasi seperti ini menunjukkan kalau pendataan penerima mengabaikan aspek kriteria, tetapi lebih mengedepankan kepentingan tertentu. Kepentingan itu bisa berupa kepentingan politik dan ikatan keluarga. Di lain pihak, hal itu malah melukai perasaan orang-orang yang seharusnya pantas menerima, tetapi nama mereka tidak tercantum.

Bansos itu seharusnya bantuan yang tidak wajib untuk semua. Pasalnya, tidak semua orang kekurangan. Terbukti, tidak sedikit orang yang mengembalikan bansos kepada pemerintah. Ini menunjukkan kalau penerima bansos tidak berkekurangan dan mampu secara finansial. Selain itu, ini membahasakan pendataan yang keliru.

Selain itu, pemberian bansos mesti bebas dari kepentingan, terutama dari praktik KKN. Ini mungkin menjadi persoalan klasik yang kita hadapi. Program pemerintah secara umum sangat baik. Namun, itu terbentur dengan praktik KKN yang terjadi lapangan. Jadi, bansos yang seyogianya membantu masyarakat, malah menyakiti hati sebagaian masyarakat.