Banyak orang pasti akan tersengat membaca judul berita dalam kompas.com berikut: "Rapor Kinerja Jokowi Merah seperti Warna PDI-P", terutama mereka yang selalu mengagungkan Jokowi dan selalu melihat sisi baik dari apapun yang dilakukan oleh petugas partai presiden kita itu. Ucapan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Fahrurozi dalam sebuah diskusi bertajuk 'Rapor Kabinet Kerja Jokowi' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2015). Alih-alih menerapkan revolusi mental, lanjut dia, Jokowi justru mengambil kebijakan yang tidak prorakyat seperti menaikkan harga bahan bakar minyak. Harga bahan pokok pun langsung naik karena kebijakan tersebut. Akibatnya, muncul kekecewaan tidak hanya dari rakyat, tetapi juga relawan hingga elite parpol pendukung.
Demikian potongan berita dari kompas.com tersebut. Saya tidak akan mengupas terlalu jauh persepsi dari anggota DPR tersebut, karena nanti akan terjebak dalam debat kusir yang berkepanjangan. Penilaian tentang implementasi Nawa Cita misalnya, dapat berbeda-beda antar orang, yang celakanya didasarkan pada preferensi pemilih, bukan pada fakta di lapangan. Oleh karena itu, sebenarnya sangat penting menetapkan target-target yang terukur, kemudian diimbangi oleh data pencapaian yang terukur juga, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah. Apabila semua pihak sudah memegang dokumen perencanaan yang sama, maka hasil yang dicapai dapat didiskusikan dengan lebih jernih. Dalam pemerintahan yang lalu, dokumen ini tercantum dalam dokumen jangka menengah (RPJM) dan rencana tahunan. Pada pemerintahan ini, saya belum pernah mendengar Jokowi mengucapkan mengenai dokumen-dokumen rencana pembangunan ini, juga rencana evaluasi kinerjanya.Yang ada hanya lontaran-lontaran sesaat yang seringkali hanya menjawab pertanyaan wartawan, sehingga sulit untuk menemukan kerangka besar rencana pembangunan yang akan diraih.
Padahal, dokumen RPJM periode 2014 - 2019 ini sebenarnya sudah disediakan oleh Pemerintahan SBY dalam bentuk dokumen teknokratik untuk dikaji lebih lanjut sebelum diterapkan oleh pemerintahan ini. Namun di tengah sepinya kajian yang dilakukan, dokumen itu ternyata sudah ditetapkan dengan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019. Saya kurang tahu, apakah dokumen ini, walaupun sudah ditandatangani, juga dibaca isinya oleh Pak Presiden kita. Indikasinya, tidak sekalipun dokumen itu bergaung dalam praktik-praktik pemerintahan, jangan-jangana juga hanya tanda tangan tapi lupa tidak dibaca. Ya, belajar dari pengalaman ...:)
Lebih kacau lagi, ada pembantu presiden yang sok tahu itu, yang mengatakan tidak perlu ada evaluasi hasil pembangunan, apakah itu 100 hari atau 1000 hari, yang penting kerja. Bagaimana mungkin kerja tanpa evaluasi? Pasti tahu siapa menteri perempuan yang menjadi koordinator tapi prestasinya belum pernah kedengaran itu? Yak betul dialah Puan Maharani. Ya, kita tunggu saja bagaimana kinerja Jokowi selanjutnya, karena seperti kata para pendukung, ini belum juga 6 bulan, tunggulah nanti sampai 3-4 tahun, akan kelihatan hasilnya. Baiklah, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa :)
