Hari ini saya ditanya oleh seorang akademisi, beliau bertanya "Bagaimanakah membuat peraturan yang mengatur proses politik ?"
Kemudian isi di kepala ini berputar, berpikir keras dan berusaha menemukan jawabannya dapatkah hukum sebagai sebuah produk politik mengatur proses politik (pembentukan hukum) tersebut. Politik sudah sejak lama menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dalam sebuah sistem sosial. Dinamika sosial yang terjadi pada suatu tempat sudah tentu akan mempengaruhi aspek politik yang terjadi di sana. Ini adalah ranah dimana hukum sendiri melindungi proses politik. Aturan yang diterapkan hari ini, bisa saja dicabut, diganti dengan aturan yang baru sesuai dengan selera para legislator.
Ya memang beginilah kondisinya. Legislator memang seorang yang didudukkan pada posisi legislatif dan memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan pembentukan hukum. Jika diminta untuk mengatur proses politik (pembentukan hukum), tentunya ini tidak dimungkinkan karena para legislator ini sah secara konstitusi untuk membentuk aturan hukum.
Sebuah renungan bodoh ini mengantarkan saya pada pemahaman bahwa jika ingin menciptakan hukum yang baik, mungkin ada dua hal yang bisa dilakukan sebagai warga negara yang baik yaitu berpartisipasi kemudian memilih wakil-wakil rakyat yang baik atau mencalonkan diri menjadi wakil rakyat yang baik kemudian terpilih dan menjalankan politik yag baik. Karena itulah cara yang terpikirkan oleh renungan bodoh ini selama demokrasi masih ingin diterapkan di negeri ini. Memang sulit, tetapi saya yakin bisa.