Mungkinkah Kekuasaan Menentukan Keringanan Hukum?

Bukannya tanpa dasar, pertanyaan di atas. Bagaimana mungkin, dalam kasus yang sama, vonis bisa berubah drastis dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup? Apakah itu hanya sebuah permainan hukum yang sah, ataukah ada lebih banyak variabel yang tersembunyi?

Tentu, kita harus mengakui bahwa keputusan hukum adalah hasil dari pertimbangan matang, berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Tetapi tidak bisa diabaikan bahwa ada faktor luar yang mungkin memiliki pengaruh. Kekuasaan, baik politik maupun sosial, mungkin memainkan peran dalam membentuk sudut pandang dan tekanan yang beragam.

Putusan yang diambil oleh hakim-hakim yang penuh tanggung jawab, dapat menciptakan tatanan hukum yang adil. Tetapi ditengah perjalanan ini, apakah mereka selalu terbebas dari pengaruh? Pertanyaan ini menjadi penting karena hukuman yang dijatuhkan bukanlah sekadar angka statistik, tetapi nyawa manusia yang terlibat.

Meskipun kita tidak tahu, ada atau tidak adanya intervensi kekuasaan dalam sistem hukum, tetapi kita tetap harus mewaspadai kemungkinan tersebut. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri: bagaimana kita dapat memastikan bahwa putusan di dalam ruang peradilan diambil atas dasar bukti dan hukum, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan lain yang tak terlihat?

Transparansi dan keadilan adalah dua pilar yang mendasari sistem peradilan yang benar. Pertama, transparansi. Penting bagi setiap tahap proses hukum untuk dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menjaga transparansi, kita memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana keputusan diambil dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Kedua, keadilan. Keadilan adalah pondasi atas putusan yang diambil. Penting bagi setiap hakim untuk mempertimbangkan fakta dan hukum secara objektif, tanpa membiarkan pertimbangan pribadi atau pengaruh luar mempengaruhi keputusan. Keputusan harus diambil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Namun, bagaimana kita dapat memastikan bahwa transparansi dan keadilan ini dijalankan dengan baik? Pertama, melalui sistem yang terbuka dan akuntabel. Informasi tentang proses peradilan, sidang, dan keputusan harus mudah diakses oleh publik. Ini memungkinkan semua pihak, termasuk para ahli hukum dan aktivis masyarakat sipil, untuk melakukan pengawasan dan memberikan tanggapan terhadap keputusan yang diambil.

Kedua, independensi lembaga peradilan harus dijaga dengan ketat. Hakim harus memiliki otonomi dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang ada, tanpa tekanan atau pengaruh eksternal. Sistem pengawasan internal dan eksternal juga harus kuat untuk mencegah praktik-praktik yang merusak transparansi dan keadilan.

Keputusan Mahkamah Agung (MA), terhadap Ferdy Sambo dan rekan-rekannya mencetuskan pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama. Apakah kita benar-benar bisa yakin bahwa setiap putusan adalah hasil dari kepastian hukum yang murni, ataukah kekuasaan mungkin meresap ke dalamnya?

Apapun jawabannya, yang jelas adalah pentingnya terus mengajukan pertanyaan dan menjaga transparansi dalam sistem peradilan kita. Kita harus memastikan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa pandangan dari pengaruh yang lebih besar di belakang layar.