Dalam kekisruhan DPRD DKI vs. Ahok yang sedang memanas saat ini, muncullah dua kubu: yakni kubu pro Ahok dan kubu pro DPRD (atau anti Ahok). Salah seorang netizen dengan username @ferrykoto dari kubu pro DPRD membuat tulisan berjudul "BUKTI-BUKTI Kesalahan Fatal Ahok Dalam Kisruh UPS" (http://www.pkspiyungan.org/2015/02/bukti-bukti-kesalahan-fatal-ahok-dalam.html). Dengan judul tersebut, sudah jelas bahwa maksud penulis adalah membeberkan bukti kesalahan Ahok.
Namun di sini saya ingin mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap media. Banyak media yang menyajikan berita dengan subyektif tidak obyektif, tendensius, dan bertujuan untuk menyetir opini pembaca ke arah tertentu. Salah satunya adalah artikel tersebut.
Dalam hal ini @ferrykoto ingin membuktikan bahwa Ahok salah. Namun, apakah betul saudara @ferrykoto telah membeberkan bukti-bukti? Setelah saya baca dan saya telaah argumen-argumennya, saya simpulkan bahwa @ferrykoto tidak membuktikan kesalahan Ahok. Di sini saya ingin membeberkan sanggahan saya terhadap artikel tersebut. Yang ada @ferrykoto malah mengkonfirmasi terjadinya pemborosan dana negara yang fantastis jumlahnya dan sebearnya tidak perlu. Di sini saya beberkan seluruh isi argumen Mas @ferrykoto (tercetak miring). Jadi mohon maklum kalau artikelnya panjang, supaya pembaca dapat menilai secara obyektif. Mari kita telaah argumen-argumennya:
1. Lagi2x Pak @basuki_btp mengambil langkah "perlawanan" dibanding mengkoreksi diri karena ada kesalahan.
Di sini @ferrykoto tidak membuktikan apa-apa. Hanya menyatakan pendapat. Pak Basuki tidak salah apa-apa dengan mengambil langkah "perlawanan" baik itu menyebar berita di media maupun langkah hukum. Itu adalah setiap hak warganegara. ? Memang itu hak setiap warganegara: "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." (UU no. 9 th 1998, pasal. 2, ayat 2)
2. Sperti biasa, @basuki_btp keluarkan statemn kesannya benar, tapi pd dasarnya tunjukan dia tdk faham.
Lagi-lagi, ini hanya sebuah argumen kosong, karena tidak disertai penalaran atau bukti apapun. Apa dasarnya Anda mengklaim "dia tidak faham"?
3. Lagi2x usik soal Listrik, kali ini soal UPS, yg kebetulan sy insinyur listrik :) naifnya @basuki_btp, siapa pembisiknya?
Di sini penulis mencoba menggenjot kredibilitasnya dengan menyebutkan fakta bahwa ia adalah insinyur listrik. Tetapi selebihnya dia tidak membuktikan apa-apa. Malahan, seharusnya sebagai insinyur listrik tahu bahwa tidak masuk akal kalau sekolah membutuhkan UPS 120kVA. Untuk apa coba? Sekolah biasanya tidak punya mesin produksi. Komputer sekolah tidak begitu vitalnya sehingga harus pake UPS. Saya bergelut di pendidikan sudah 10 tahun dan setahu saya kebanyakan sekolah tidak pake UPS komputernya fine-fine saja.
4. Sebelum bahas soal UPS, mari lihat kasus awal. Ini kan persoalan @basuki_btp mengirim APBD-P ke @Kemendagri_RI yg tdk sesuai (manipulasi?)
5. Pak @basuki_btp kirim APBD untuk disahkan @Kemendagri_RI tapi yg dikirim bukan APBD hasil pembahasan dgn DPRD.
6. Jelas itu salah dan melanggar UU, apalagi jk @basuki_btp lakukan dgn sadar. Dan @Kemendagri_RI sdh nyatakan salah.
7. Ditambah statemen @basuki_btp dia sengaja kirim dokumen APBD yg bukan hasil pembahasan tsb karena temukan ada "titipan dana siluman".
8. Mestinya jk @basuki_btp betul temukan ada lembaran yg diselipkan dlm APBD (diluar pembahasan) dia harus lapor Pimpinan DPRD.
9. Diusut siapa yg selipkan, itu kriminal, bukan malah @basuki_btp lakukan pelanggaran dg kirim APBD asal yg blum dibahas.
10. Itu sama saja @basuki_btp melakukan pemalsuan Dokumen pembahasan APBD, dan ini sama saja pelanggaran.
11. Itu pokok soal asalnya, mestinya @basuki_btp mengakui itu salah dan perbaiki, apapun alasannya itu salah. Sambil ungkap titipan silumas tsb.
12. Dan titipan siluman yg diselipkan tsb harus dibuktikan. Tapi faktanya @InfoKejaksaan saja belum terima laporannyahttp://t.co/GwpIN7hA5h
Nomor 4-12 harus ditelaah lebih lanjut oleh pihak yang berwenang yang menelaahnya dari sumber langsung.
13. Kesannya @basuki_btp mencari pembenaran atas kesalahannya memalsukan pengiriman Dokumen APBD dg isu titipan dana siluman.
14. Soal dana titipan siluman APBD 2015 ini kata @basuki_btp diantaranya terkait pengadaan UPS. Harga 1 UPS katanya sampai 4 Milyar.
Bukan 4 milyar, tapi 6 milyar.
14. Dan soal harga UPS ini lagi2x @basuki_btpngacobuat statemen, dia katakan UPS dipasaran 10 jutaanhttp://t.co/ejeJzhieZx… ngawur sekali.
15. Karena UPS harga miliran memang ada, Industrial class UPS namanya, yg kapasitasnya ratusan ribu watt pak @basuki_btp bukan UPS biasa.
Nah, berarti Mas @ferrykoto mengaku bahwa memang betul terjadi pengadaan UPS yang bernilai miliaran rupiah, yaitu "industrial class UPS, yang kapasitasnya ratusan ribu watt." INDUSTRIAL CLASS! Untuk apa satu sekolah menengah mempunyai UPS industrial class? Memang menjalankan mesin-mesin yang perlu power supply terbunuh
16. Pak @basuki_btp kalau anda tanya teman anda yg hanya pedagang Glodok, tentu jarang yg tahu Industrial UPS atau Bank Power ini.
17. Pedagang Glodok jualannya UPS home/office use, kelas jutaan atau paling ratusan juta. BERBEDA pak @basuki_btp jenisnya.
Di sini @ferrykoto hanya berasumsi bahwa teman yang ditanyakan Ahok mengenai UPS adalah pedagang Glodok. Tidak ada dasar yang dapat mensuport pernyataannya.
18. Industrial UPS dg 3fasa kapasitas ratusan ribu watt, harganya bisa MILYARAN, itu konfirm ada @basuki_btp , pembisik anda lagi2x kurang data.
Lagi-lagi di sini penulis membuat pernyataan yang berimplikasi bahwa dia mengakui bahwa memang ada pengadaan UPS yang bernilai miliaran rupiah.
19. Nach soal berapa pasti harga pengadaannya, tentu harus dilihat spek, jenis, merk dan lainnya @basuki_btp itu tugas anda mestinya awasi.
Lagi-lagi, di sini implikasinya penulis mengakui memang ada pengadaan UPS milyaran rupiah. Pokok masalahnya bukan apakah sesuai harga pengadaan dengan spek, tetapi apa perlunya menghabiskan miliaran rupiah untuk UPS INDUSTRIAL GRADE dibagikan ke sekolah? Lagipula tugas mengawasi itu harusnya DPRD lho. Kata siapa? UU no. 27 thn. 2009, salah satunya menjabarkan fungsi DPRD.
20. Awasi lewat pembahasan bersama DPRD agar spec barang dan harga sesuai, dan tdk ada tipu2x dalam APBD, tdk ada dana siluman.
21. Soal anggaran UPS sampai 4-5Milyar, apakah wajar? jawabnya tergantung seperti apa pekerjaan pengadaannya.
Salah. Tidak perlu ahli elektronik untuk melihat ini tidak wajar. Orang awam pun mengerti, tidak masuk akal satu sekola menghabiskan dana 4 - 5 milyar untuk UPS, jika sekolah tersebut pada kenyataannya gedungnya saja bobrok.
22. Kalau dari berita pengadaan UPS 2014 disinihttp://t.co/63TtGnIQbT itu UPS 120KVA, sangat besar.
23. Harga UPS 120KWatt bisa 1-2 Milyar tergantung spec dan merk. So wajarkah anggaran 4-5Milyar?
24. Bisa tdk wajar, tapi bisa jadi wajar, tergantung apa saja pekerjaan yg harus dilakukan Rekanan dlm suply UPS tsb.
25. Dari segi fisik saja, UPS 120K tersebut selain besar juga berat, sampai TON, plus Battery, Butuh bangunan khusus.
26. Selain butuh bangunan khusus, UPS120K butuh instalasi khusus. Tdk sama dg jenis yg dijual kawan @basuki_btp di Glodok, yg tinggal colok.
27. Selain instalasi khusus, memasang UPS 120KVA tsb butuh tenaga ahli khusus, jadi beda jauh dgn UPS 10jutaan pak @basuki_btp.
28. Sungguh kasihan sy, siapa pembisik pak @basuki_btp yg terus mengadu dia dgn DPRD dgn data tidak benar.
29. Apalagi ditambah dg berita inihttp://t.co/bZjtZMmHVn @basuki_btp ungkit soal pengadaan UPS120KWatt 2014.
30. Banyak sekali kesalahan @basuki_btp sbagai Gub kalau dicermati dari berita tersebut dan itu semua FATAL.
31. Pertama itu adalah pengadaan sah yg ada di APBD-P 2014, yg ajukan Pemerintah (Sudin Pendidikan) berita disinnihttp://t.co/tJUdCMx2vC
32. Baca jg disinihttp://t.co/63TtGnIQbTdanhttp://t.co/igQKsQIhEfdanhttp://t.co/ZbSlHyidkx
