Refleksi 75 Tahun Indonesia, Petani (Belum) Merdeka

Bung karno bertanya, "Bung ini tanah siapa? Gaduh abdi (artinya saya punya). Pacul ini siapa punya? Gaduh abdi. Gubuk ini siapa punya? Gaduh abdi. Engkau kalau sudah tanam padi ini, hasil padi ini untuk siapa? Buat abdi. Wah engkau kaya? Tidak miskin. Siapa nama bung? Marhaen.Kata Marhaen pertama sekali dikemukakan oleh Bung Karno sang penyambung lidah rakyat ini, untuk melambangkan petani yang mengerjakan sebidang tanah kecil dengan alat produksi tetapi hidup dalam kemelaratan karena menjadi korban penindasan dan penghisapan kaum imperialis dan kapitalis, 

sebutan Marhaen ini kemudian diperluas sebagai yang menggambarkan kondisi seluruh rakyat Indonesia yang hidup miskin dan melarat karena disebabkan oleh system yang menindas dari feodalisme dan kapitalisme.Oleh karena itu marhaen bisa mencakup seorang yang memiliki dan tidak memiliki alat produksi sendiri atau bisa juga melambangkan seseorang yang bekerja untuk seorang majikan yaitu misalnya seorang buruh yang tidak memiliki alat produksi sendiri, artinya kaum marhaen adalah manusia yang hidupnya tertindas, dimiskinkan oleh suatu sistem yang menindas. 

Ketika Indonesia belum mencapai kemerdekaan system yang menindas tersebut dapat terlihat jelas dengan kasat mata yaitu kekuasaan bangsa lain yang menjajah dibumi Indonesia yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia. Namun dalam era kemerdekaan ini saat ini, sebagaimana arti frasa kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari cengkeraman penjajahan maka semestinya bangsa Indonesia benar-benar merdeka secara multidimensional.

Bagaimana nasib petani 75 tahun Indonesia Merdeka

Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, nasib petani masih memprihatinkan kita semua. Lihat saja tingkat kesejahteraan petani yang tidak membaik, ketika berbagai komoditi andalan petani seperti Kelapa yang sudah hampir 3 tahun harganya anjlok ditambah tahun ini saat masa panen cengkih harganya justru merosot.

Padahal eksistensi dan kontribusi petani begitu besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu bukti nyata, Ketika Indonesia dilanda berbagai krisis akibat pandemi Covid-19, ditengah sector lainnya mengalami pertumbuhan negative,  justru sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 16,24 persen berdasarkan rilis dari badan pusat statistic baru-baru ini. Namun kenyataan pahit yang harus ditelan petani adalah kesejahteraan petani terlihat perkembangan nilai tukar petani yang terus menurun pada saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Om Tani mendesak pada Pemerintah dibawah kendali Presiden Joko Widodo untuk lebih fokus memperhatikan nasib petani dengan melakukan intervensi pasar yaitu menjaga stabilitas harga produk pertanian serta meningkatkan daya beli petani dan pendapatan rumah tangga petani. Pada situasi ancaman krisis, kebijakan ekonomi pertanian yang diterapkan harus menggairahkan kelangsungan usaha tani dan peningkatana produksi pertanian yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan petani. 

Politik anggaran harus focus pada peningkatan kesejahteraan petani, salah satu kebijakan untuk meningkatkan penguasaan lahan oleh petani minimal 2 hektar per keluarga petani, bukan justru lahan pertanian dicaplok untuk mendirikan bangunan-bangunan mewah bagi institusi negara seperti yang dialami ratusan petani di Kelelondey Langowan barat Minahasa yang lahan pertanian seluas 350 hektar terancam dialih fungsikan untuk pembangunan Gedung-gedung militer.

Semoga, pemerintah bisa merefleksikan momentum 75 tahun kemerdekaan Indonesia bagi peningkatan kesejahteraan petani sebagai pahlawan ketahanan pangan bangsa. (DVR)