Seperti diketahui, harian Arab News sebelumnya melansir, Rektor UI Prof Gumilar R.Sumantri datang Istana Al-Safa, Jeddah, untuk memberikan gelar Doktor HC pada Raja Abdullah pada , 21 Agustus 2011 lalu. Gumilar memberikan gelar itu karena Raja Abdullah dianggap telah berkontribusi dalam mempromosikan pengajaran Islam yang moderat, mendukung perdamaian Palestina, dan menginisiasi dialog antar agama. Pemberian gelar ini ditentang berbagai kalangan. Tak hanya oleh kalangan LSM tetapi juga dari civitas akademika UI sendiri dan DPR yang membidangi ketenagakerjaan juga akan memanggil rektor Ui terkait hal tersebut.
Sebetulnya tak ada yang salah dengan pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada Raja Arab Saudi oleh Universitas Indonesia (UI), secara akademis mungkin saja pemberian gelar itu layak tetapi secara psikologis kebangsaan maupun politis kelayakan itu dapat saja bermasalah.Sebab, penerapan hukum pancung di Arab Saudi yang kebetulan menimpa salah seorang TKW dan berbagai kasus lainnya mestinya menjadi sebuah pertimbangan. Padahal, pemberian gelar semacam itu oleh sebuah perguruan tinggi karena seseorang telah dinilai berjasa memajukan ilmu pengetahuan, baik menyangkut bidang tehnologi maupun ilmu2 sosial. Hukum adalah bagian dari ilmu sosial kemasyarakatan itu, penerapan hukum pancung baik dari segi etika, moral maupun kemanusiaan tentu saja tidak sesuai dengan pandangan bangsa Indonesia.  Sehingga, cukup mengherankan hal2 yang sensitif itu tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian pengharagaan tersebut.
Hanya melihat positifnya saja, misalnya memang secara nyata pemberian peluang kerja kepada bangsa kita telah memberikan sumbangan devisa kepada atau meningkatkan perekonomian para pekerja itu, tetapi disisi lain ada citra buruk perlakuan bangsa Arab Saudi kepada para pekerja Indonesia disana. Melihat fakta tersebut, pemberian gelar kehormatan kepada Raja Arab Saudi tersebut dapat saja dicurigai sebagai upaya penghapusan dosa bangsa Arab Saudi kepada Bangsa Indonesia. Dibalik pemberian gelar itu bisa juga memang ada muatan politis atau ekonomi dimana hal tersebut sebagai upaya untuk menarik investasi negara petrodolar itu ke Indonesia. Jika kita melihat alasan yang disampaikan yaitu antara lain berjasa dalam mendukung perdamaian Palestina memang alasan itu terlalu mengada-ada sebab Arab Saudi sendiri menjadi pangkalan Amerika Serikat pendukung Israel, sementara Israel dinilai oleh bangsa Arab sebagai penjajah Palestina.
