Bagimana kelanjutan skandal Century ?. Melihat skenarionya, sesuai rekomendasi DPR, Boediono dan Sri Mulyani di periksa KPK yang ketuanya sudah definitif, selanjutnya dinyatakan tidak ada unsur pidana. Selesai itu urusan menyangkut, Boediono dan Sri Mulyani. Selanjutnya yang terindikasi terlibat terutama kalau itu menyangkut para politisi, maka penanganannya akan diprioritaskan.
Pemagzulan, sepertinya terlalu jauh, sebab dari sisi hukum tidak ada pelanggaran pidana dan juga quorumnya tidak mungkin tercapai. Disamping itu, pemagzulan akan menimbulkan resiko politik yang berat bagi perekonomian, meleset sedikit rupiah anjlok yang dapat menghempaskan negeri ini pada krisis yang lebih dalam lagi.
Sidang paripurna DPR cuma dagelan doang, adu gengsi para politikus untuk bekal pemilu berikut, sebab SBY gak bakalan mencalonkan diri lagi. SBY masih diperlukan untuk menjaga hubungan dengan luar negeri karena sejak diberlakukan perdagangan bebas, industri indonesia makin kocar kacir akibat perbankan masih enggan masuk dalam sektor ini. Yang akan berkembang adalah sektor pertambangan dan perkebunan yang artinya masyarakat perkotaan akan mengalami kesulitan yang makin panjang karena industri yang terhuyung.
Politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, negara penghutang masih memerlukan Indonesia bayar hutang. Dilihat dari perkembangan harga saham dan nilai rupiah, ternyata tidak ada gejolak setelah ada kepatian tidak terjadi pemagzulan. Gonjang ganjing DPR tidak mempengaruhi penilaian investor, karena ada jaminan SBY aman.
Pemerintah kedepan hanya akan bertumpu pada stabilitas moneter, tampaknya kebijakan untuk mendorong kemajuan ekonomi banyak dihindarkan karena trauma pansus. Apa yang dilakukan SBY kedepan hanya mempertahankan kondisi ekonomi asal tidak mengalami kemundurun, penerusnya akan mendapat situasi ekonomi yang berat apabila tidak tepat mengambil kebijakan yang tepat.
Walaupun pansus bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, tetapi cara yang dilakukan adalah sebuah blunder politik, sebab dengan begitu pemerintahan SBY tidak berani mengambil terobosan2 untuk menyiasati agar ekonomi berkembang. Kegagalan sebuah kebijakan akan mengundang terbentuknya pansus2 lain, jika seperti ini kita siap2 saja, PHK akan terus berakumulasi.
Sebetulnya jika tidak ingin terjadi gejolak, systemnya diganti saja dengan parlementer, ini mengikuti fonemena yang berkembang di DPR, kalau ingin ikut berkuasa, sekalian saja systemnya diganti, jangan presidensial. Sulit bagi pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan, tangan dilepas, kaki dipegang, tidak cocok voting lagi, voting lagi. Yang sekarang diberlakukan adalah system presidensial banci, presiden terpilih dari pemilihan langsung, tetapi kabinet dari partai2. Presiden dunia manapun akan bingung menjalankan pemerintahan model begini. Untungnya SBY bekas militer yang ahli dalam berstrategi, fokus politisi masih menganggap SBY tokoh sentral. Sayang ini tidak sejalan dengan pola pikir parlemen jalanan yang pengennya ganti presiden. Siapa yang harus menggantikan ?. Gak fair dong kalau cawapres yang kalah pemilu lalu menggantikan SBY. Kalah ya kalah, harus gentle.
