Mohon tunggu...
Donald Haromunthe
Donald Haromunthe Mohon Tunggu... Guru - Guru Seni Budaya di SMA Budi Mulia Pematangsiantar

Saya juga menulis di donald.haromunthe.com

Selanjutnya

Tutup

Money

Gas-nya BODT, Rem-nya Geopark

4 Maret 2016   21:05 Diperbarui: 4 Maret 2016   21:15 62
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption caption="Sumber: donald.haromunthe.com"][/caption]

Antusiasme

Pascakedatangan Jokowi dalam kunjungan kerjanya, saat ini ramai-ramai warga sekitar Danau Toba, para pengamat di dunia republik maya Facebook dan kekaisaran Twitter, berlomba-lomba menyampaikan persepsi mereka. Bersama-sama mereka mencoba menafsirkan dan menanam berbagai harapan pada seruan pak Presiden: "Bersatu(lah) untuk Danau Toba".

Mau Kemana?

  1. Ketujuh bupati yang mengepalai tujuh kabupaten sekitar Danau Toba sudah sepakat "Iya". Mereka sudah menandatangani ajakan untuk bekerjasama itu. Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Simalungun Binsar Situmorang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Bamjarnahor, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Karo Terkelin Brahmana, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.
  2. Merujuk poin no 1, mereka juga sudah sepakat untuk bekerjasama dalam sinergi dengan Badan Otoritas Kawasan Danau Toba. “Artinya yang berkaitan dengan izin-izin dalam lingkup kawasan wisata yang sudah ditentukan sebesar 500 hektar akan jadi kewenangan badan otorita, lainnya menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ucap Presiden di Hotel Niagara, 1 Maret lalu.
  3. Diskusi-diskusi juga mulai dimarakkan, baik di partukkoan, lapo maupun di rapat-rapat terbatas, entah melibatkan pemerintah atau tidak, entah dengan vested interest untuk mendapat kue dari 21 Trilliun itu atau tidak, sehingga kini pelan-pelan sudah ada bayangan kurang lebih bagaimana kelak "wajah baru" dari kawasan Danau Toba tersebut. Ada suara yang cukup dominan bahwa untuk layak menjadi destinasi turisme internasional, perusahaan-perusahaan yang kerap-kerap disebut sebagai perusak lingkungan kawasan Danau Toba mesti ditertibkan bahkan pemerintah menyatakan komitmennya bahwa para perusak itu akan ditindak tegas. Beberapa nama yang sejak dulu dan terus mencuat ke permukaan (sekaligus juga mengkritisi LSM peduli lingkungan yang selama ini mengisi "periuk" mereka dengan sogokan-sogokan untuk berhenti bersuara), yakni  PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Alegrindo Nusantara,  PT Merek Indah Lestari (PT MIL) Simalem Resort, PT Gorga Duma Sari, dan PT Aquafarm Nusantara.
  4. Bandara Silangit akan diperlebar mulai pada bulan April 2016 dan pengembangannya diharapkan selesai pada bulan September 2016. Pengembangan bandara meliputi perluasan landasan pacu dari 2400 x 30 meter menjadi 2650 x 45 meter dan perluasan pembangunan terminal penumpang. Sarana akomodasi juga tak luput menjadi perhatian Presiden, pemerintah akan membangun hotel di kawasan Danau Toba dengan fasilitas yang lebih baik.

BODT sebagai "Gas"-nya

Tampaknya pemerintah sudah memetakan geopolitik para pemangku kebijakan di daerah-daerah seputar Danau Toba yang selama ini kental dengan sikap resistensi mereka sebagai "penguasa lokal", sehingga dengan meminjam argumentasi keberhasilan Kawasan Pariwisata Bali yang menggunakan otoritas tunggal, maka sejak awal pemerintah tegaskan bahwa areal izin pengelolaan 500 hektar ini (entah dimana koordinatnya belum ada publikasi) akan ditangani oleh badan otoritas tunggal. Namanya disebut sebagai Badan Otorita Danau Toba (sebagian menyebut lebih tepat Otorita Danau Toba saja, tanpa embel-embel badan).

Rasionalisasinya jelas seperti dikemukakan Jokowi:

Karena ini menyangkut tujuh kabupaten, kalau nggak bersatu, nggak ada kata sepakat “iya”, memang pemerintah pusat akan kesulitan.

Alih-alih memoderasi ketujuh bupati untuk saling tenggang rasa dan bahu membahu membangun Danau Toba - langkah yang tentu akan bloody difficult atau malah impossible, BODT-lah yang nanti akan mengkoordinir pengembangan kawasan wisata hasil muntahan Gunung Supervolkanik Toba jutaan tahun lalu itu (beberapa fakta ilmiah bahkan menyebutnya sebagai gunung berapi aktif).

Jika rencana pengembangan KSPN Danau Toba ini ibarat rancang bangun mesin motor, jelaslah bahwa si akselerator, clutch, persnelling atau "gas"-nya adalah BODT.

Geopark sebagai Rem-nya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun