Pelajaran dari Kasus Bowo

Mantan politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso, tersangka perkara dugaan suap antara PT Pupuk Indonesia dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), mengaku diperintahkan oleh rekannya, Nusron Wahid terkait dugaan uang Rp 8 miliar yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika benar, lagi-lagi Jokowi terbukti dikelilingi para penyuap dan penerima suap.

Sebelumnya, ada Romi Ketua Umum PPP yang juga dekat dengan Jokowi. Kita ketahui Romi terlibat kasus jual beli jabatan padahal ia bukan Komisi yang membidangi kemenag, juga bukan petinggi kemenag. Itu artinya ada pengaruh lain yang digunakan sehingga ia leluasa melakukan apa yang disangkakan KPK.

Kembali soal kasus amplop Bowo Sidik yang kini menyeret politisi Partai Golkar, Nusron Wahid. Amplop yang berisi uang tersebut disinyalir akan digunakan untuk melancarkan aksi serangan fajar. 

Apa yang dilakukan Bowo sebenarnya bukan hal baru. Praktik jual beli suara kerap dilakukan beberapa politisi kita. Maklum, setelah jual beli suara nantinya bisa jual beli jabatan. Perilaku ini sangatlah merugikan kita, terutama negara ini. Amplop serangan fajar bisa jadi juga disiapkan politisi lain. Karena penting bagi kita merangkap jabatan, sebagai pemilih dan pengawas pemilu.

Era digital memang memudahkan kita melakukan pengawasan pemilu. Akan tetapi pengawasan tanpa penegakkan hukum yang adil juga membuat enggan masyarakat merekam kecurangan. Pasalnya hukum kita sering tak objektif, misalnya ketika kita merekam kecurangan dan mempublikasinya, anehnya yang kemudian bermasalah dengan hukum malah pemberi informasi. Contoh kasus dugaan setingan server KPU, bukan pembicaranya yang diusut tapi malah penyebar informasi yang dihukum.

Jaminan hukum menjadi penting agar masyarakat yang menemukan kecurangan, money politics dapat dicegah. Kasus Bowo memberi sinyal kuat praktik jual beli suara merupakan ancaman serius bagi demokrasi.