Jokowi dinyatakan unggul dalam beberapa survei yang baru saja dirilis beberapa lembaga survei. Jokowi masih unggul atas rival terdekatnya Prabowo berdasarakan survei Populi Center 49,4 persen untuknya dan hanya 21,7 persen untuk Prabowo. Survei dilakukan pada 19-26 Oktober 2017 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dan dipilih secara acak (multistage random sampling). Margin of error dalam survei sebesar -/+ 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, demikian rilis Populi Center.
Namun demikian, angka tersebut bukanlah angka yang masih kalah dari SBY saat menjadi petahan (49,6 %). Saat itu SBY juga jauh meninggalkan lawan terdekata Megawati (14,1 %). Sehingga posisi Jokowi tidak bisa dikatakan aman dan bakal dengan mulus menang kembali pada pilpres 2019 mendatang. Namun ada faktor yang memudahkan Jokowi menang, yaitu UU pilpres dan syaratnya. Dengan 20 kursi atau 25 persen suara nasional, kemungkinan ada 3 kandidat sangat tipis.
Itu artinya pertarungan pilpres 2019 akan sangat bergantung dari wakil presiden yang akan digandeng. Misalnya saja Jokowi dapat menjadikan Gatot Nurmantyo sebagai Wapresnya. Jokowi juga tak harus percaya dengan hasil survei dari lembaga yang mendukung dia. Fluktuasi suara akan terus terjadi, Jokowi boleh saja unggul sementara namun belum tentu nantinya.
Kredibelitas lembaga survei juga patut dipertanyakan, maklum saja, lembaga survei sering melakukan kesalahan yang disengaja. Hasil survei dibuat untuk propaganda dan menyenangkan calon yang bayar. Saya juga mengidentifikasikan beberapa lembaga survei tidak memiliki tim lapangan yang jujur. Para petugas lapangan terkadang mengisi sendiri kertas pertanyaan wawancara. Kemungkinan terjadi hal itu sangat besar, konon lagi bila uang transport dan honor tidak sesuai.
Memang nama responden patut dirahasiakan akan tetapi bagaimana publik mengetahui keilmiahan survei. Selain petugas lapangan, pemilihan wilayah responden juga berpengaruh. Bila sebuah lembaga survei memilih sample khusus basis massa seorang calon. Tentu saja hasil survei akan jauh dari kata objektif, misalnya desa yang dipilih disitu menang PDIP, tentu saja Jokowi akan menang disurvei.
Harusnya lembaga survei bukan hanya mempublikasikan hasil survei. Mereka harusnya menampilkan desa atau kelurahan yang disurvei. Hal itu dapat menjadikan survei lebih transparan, masyarakat akan tahu apakah kelurahan tersebut basis massa seorang capres atau bukan. Lembaga survei juga harus berani jujur, dari mana pembiayaan didapat. Hal ini penting agar independensi hasil survei diakui, agar tidak ada hoax dengan angka-angka persentase.
Pertumbuhan lembaga survei setelah Indonesia melakukan reformasi demokrasi memang pesat. Sayangnya beberapa lembaga survei kita belakangan ini mengkhianati keilmuan. Akibatnya elektabilitas lembaga survei semakin turun, tingkat kepercayaan kepada lembaga survei semakin menurun. Ketika lembaga survei menyodorkan hasil surveinya, masyarakat pesimis apakah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
Hasil survei elektabilitas yang dilakukan Populi Center patut dikritisi, baik dari segi pendanaan maupun sisi keilmuan serta pelaksana dilapangan. Lembaga survei harus siap dihakimi bila ternyata surveinya merupakan kebohongan dan propaganda statistik. Pembodohan yang terstruktur dan massif harus dapat dicegah. Itulah mengapa, Jokowi boleh saja unggul disurvei tapi survei bukan rujukan yang cerdas hari ini.
