Jelang Pemilihan Presiden 2019, bola panas terkait isu Golput dalam Pilpres cukup santer diberitakan di media sosial, cetak, maupun elektronik. Imbauan tidak golput pun vocal digaungkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta kelompok-kelompok yang dilibatkan untuk mengajak masyarakat di sekitarnya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Utamanya, mengajak kaum milenial agar terlibat dalam pesta demokrasi.
Seyogyanya sudah menjadi kewajiban dari KPU beserta kroni-kroninya untuk mengajak dan mengimbau masyarakat agar tidak golput. Namun, apakah seruan yang dikemas sedemikian rupa, mampu mengajak masyarakat untuk tidak golput? Mungkin, sebagian dari masyarakat terkesima dengan ajakannya.
 Namun, bagaimana dengan kelompok atau individu dan kaum milenial yang memiliki perspektif atau cara pandang berbeda dalam menyikapi pilpres 2019?
Pegiat HAM yang hingga saat ini menunggu janji presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM semasa orde baru antara lain, kasus 65, Talang Sari, Trisakti, Semanggi I dan II, serta penculikan orang dan aktivis secara paksa.Â
Masyarakat pelosok yang tidak digubris saat menghadapi serangkaian persoalan hidup (utamanya permasalahan agraria) tanpa ada perlindungan dari pemerintah. Sehingga mereka harus mengadvokasi dirinya sendiri melawan aparat dan preman yang kuat segala-galanya.
Lebih jauh, individu (orang-orang lawas melek pendidikan dari berbagai ilmu) memiliki cara pandang kritis dan mindset yang unik dalam menyikapi gerak perpolitikan bangsa ini. Tentu, mereka lebih memilih golput dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan yang sangat rasional apabila dikaji secara dalam.Â
Tak ketinggalan, kaum milenial yang rata-rata posisi ekonominya berada di level menengah ke atas juga cenderung pesimis melihat kondisi politik di negaranya.Â
Salah satu alasannya, muak melihat tingkah dan janji manis calon pemimpin di negaranya. Mungkin, mereka lebih memilih untuk melihat drama korea atau konser black pink bahkan mengikuti trend saat ini di media sosial ketimbang mengurusi dunia perpolitikan yang mirip rutinitas cebok menggunakan segayung tape.
Menilik rekam jejak masing-masing kandidat capres dan cawapres tahun ini, besar kemungkinan, kelompok maupun individu yang saya sebut "Barisan Sakit Hati" itu tetap memilih golput.
Sang Petahana, Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat sejak 2014, belum berani menyelesaikan serentetan kasus pelanggaran HAM seperti yang saya jabarkan di atas.Â
Padahal itu masuk dalam janji politiknya 5 tahun lalu. Belum lagi intrik agama yang dikemas sedemikian 'mulia' oleh beberapa oknum untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Guna mencegah sekaligus mengontrol isu sensitif agama agar tidak berkembang lagi, Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai sandingannya.
