Konflik penambangan batu adesit di Desa Wadas terus menyita perhatian publik, ini terjadi setelah pemerintah mengerahkan aparat gabungan TNI-Polri hingga preman untuk mengawasi proses pengukuran lahan seluas 145 hektar milik warga Desa Wadas secara paksa.
Polimik ini menjadi semakin besar setelah pemerintahan melalui aparat gabungan TNI-Polri mengisolasi warga Desa Wadas dan melakukan pengukuran lahan secara paksa dengan alasan sebagian warga sudah menyetujui pengukuran tersebut.
Puncak dari konflik tersebut adalah ketika aparat gabungan TNI dan polri menangkap warga yang melakukan protes, sejumlah 64 warga Desa Wadas dan pendamping hukumpun ikut di tangkap oleh aparat, tak luput pula anak-anak dan lansia yang melakukan penolakan ikut di dalamnya, hal inipun memicu reaksi keras publik yang mengecam tindakan aparat tersebut.
Pemerintah melalui Kemenkumham Mahmud MD dan Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowopun melakukan klarifikasi dengan menyatakan bahwa yang terjadi di lapangan saat ini tidaklah terjadi kekerasan, publikpun semakin marah setelah beberapa Video yang memperlihatkan tindakan aparat yang melakukan kekerasan hingga mengintimidasi warga untuk membiarkan lahannya di ukur. untuk mencegah masalah semakin besar, aparat melarang pendamping hukum menemui warga yang sedang terisolasi oleh aparat dengan ketakutan.
Dalam waktu cepat tagar media sosial twiter pun dipenuhi dengan tagar solidaritas terhadap warga Desa Wadas, desakan terhadap pemerintah untuk membatalkan rencana penambangan batu adesit dan membebaskan warga yang di tangkap oleh TNI Polri menggema.
Kecepatan informasi inipun tidak bisa lagi di kontrol oleh pemerintah meskipun mengerahkan Buzzer untuk melakukan kontra narasi terkait Wadas, namun suara solidaritas semakin besar dan tak tertandingi, sehingga dalam kesempatan yang sama Ganjarpun berjanji akan membebaskan Warga yang di tangkap oleh aparat.
Padahal sebenarnya dalam Negara Demokrasi dengan asas Pancasilnya, pendekatan musyawara mufakat mestinya menjadi pilihan yang logis bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut, apalagi dalam hal Ini penambangan batu adesit adalah demi kepentingan salah satu proyek strategis Nasional milik pemerintahan Jokowi.
Seperti yang kita ketahui Jokowi adalah presiden yang pengusung utamanya adalah PDIP yang secara lantang mengkapanyekan Pancasila, namun dalam prakteknya Asas Pancasila tersebut sering di abaikan.
Apa yang terjadi di Wadas hanyalah salah satu dari sekian kebijakan, sekian kejadian menyedihkan di bawah pemerintahan Jokowi. Namun lebih dari pada itu satu kesadaran yang mesti menjadi kesadaran bersama seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa pemerintahan atas nama siapapun selama itu disokong oleh oligarki, maka selama itupula kebijakan-kebijakan yang dilahirkan akan semakin jauh dari harapan dan cita-cita luhur Indonesia merdeka yang telah di perjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pendiri bangsa.
Dibawah kekuasaan yang disokong oligarki, kekuasaan tersebut berkhianat terhadap cita-cita proklamasi yang telah diletakkan sebagai dasar untuk memandu jalannya Indonesia Merdeka.
Pemerintahan yang disokong oligarki ini telah berhasil menciptakan kolonialisasi gaya baru, yang wataknya hanya untuk melayani kepentingan korporat semata. IR Soekarno Presiden Pertama Indonesia mungkin juga menyadari hal ini akan datang, tapi yang tidak terpikirkan adalah dilakukan oleh orang-orang yang mengku pengikut Soekarno. Dalam peringatannya Soekarno mengatakan bahwa sangat mudah bagiku untuk mengusir penjajah, namun akan sangat sulit bagimu untuk melawan bangsamu sendiri.
