Kisruh Seputar Pilkada Tanah Rencong, Tanggung Jawab Bersama

Pesta demokrasi rakyat Aceh yang ditunda berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga 9 April mendatang semakin memanaskan kondisi perpolitikan di tanah Rencong. Pengunduran waktu ini semula merupakan usulan dari KIP guna memberikan waktu untuk pendaftaran, verifikasi data, pencetakan surat suara,dan persiapan lainnya.

Kondisi Aceh saat ini dinilai sangat jauh dari situasi kondusif karena terjadi konflik di berbagai pihak baik di eksekutif (Irwandi Yusuf vs Partai Aceh) maupun di masyarakat. Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh saat ini menolak menandatangani Qonun tentang tidak diperbolehkannya seorang calon yang maju secara independen. Penolakan ini ternyata tidak lepas dari niatan Irwandi Yusuf unutk maju ke Pilkada April mendatang secara independen setelah sebelumnya Partai Aceh yang semula mengusungya berhenti memberikan dukungan dan lebih mengusung calon lain.

Situasi di Aceh semakin diperburuk dengan berbagai aksi kriminalitas. Sejak awal Januari lalu tercatat sedikitnya terjadi 8 aksi kriminal yang bisa dikaitkan dengan Pilakda Aceh 2012. Salah satu aksi yang terjadi adalah penembakan terhadap orang kepercayaan Irwandi Yusuf. Menurut KonTras, aksi kriminal ini bukanlah semata-mata tindak kriminal, namun merupakan salah satu upaya dalam melakukan manuver politik kelompok tertentu.

Perpecahan yang terjadi di tanah Rencong ini bukanlah sesuatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Pada Pilkada di beberapa Provinsi lain juga mengalami hal yang sama tentang adanya persyaratan independen yang tidak boleh maju mengikuti Pilkada. Hanya saja,kondisi di Aceh sedikit berbeda karena Aceh merupakan daerah bekas operasi militer sehingga lebih memberikan rasa takut yang berlebih pada masyarakat.

Menyikapi situasi di Aceh jelang Pilkada, pihak TNI berjanji akan mengerahkan personil untuk mengamankan Aceh dari berbagai usaha radikal yang dilakukan kelompok politik tertentu. Namun, usaha yang dilakukan pihak TNI tidak akan memperoleh hasil yang maksimal tanpa adanya peran aktif masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat lebih peka terhadap segala kejadian yang terjadi sehingga aparat keamanan dapat mencegah terjadinya kondisi yang dapat memperburuk situasi di Aceh.

Terlepas dari keamanan di Aceh, penundaan pelaksanaan Pilkada Aceh hingga April 2012 juga merupakan monentum yang baik bagi masyarakat Aceh untuk lebih mengetahui secara dalam tentang calon pemimpin daerah, sehingga pemimpin yang terpilih nanti merupakan pemimpin sejati yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat Aceh dan mampu membawa Aceh ke dalam persatuan karena satu suara yang diberikan sangat menentukan masa depan Aceh.