Pestademokrasi lima tahunan yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan yang akan datang memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari panitia, partai peserta pemilu, dan para calon anggota legislatif.
Panitia penyelenggara pemilu 2014 disibukkan dengan berbagai agenda persiapan pelaksanaan pemilu, mulai dari penetapan Daftar pemilih tetap (DPT), jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah kotak suara, membentuk Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI), menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum serta mengevaluasi sistem pemilu.
Di lain sisi, partai politik serta calon anggota legislatif juga sedang sibuk mengkampanyekan diri untuk menaikkan elektabilitas. Semuanya dilakukan dengan satu tujuan akhir yang disebut “kekuasaan”. Kekuasaan adalah mimpi semua partai politik dan calon anggota legislatif, tanpa terkecuali. Bagi parpol, semakin banyak suara yang diperoleh dalam pemilu legislatif 2014, semakin banyak kadernya yang duduk di lembaga legislatif sehingga akan semakin memnentukan kebijakan dalam pemerintahan. Lebih daripada itu, dengan semakin banyaknya presentasi suara yang diperloleh dalam pemilu 2014, semakin besar kemungkinan suatu partai untuk mengajukan capres yang akan memimpin arah bangsa selama 5 tahun kedepan.
Cara-cara yang ditempuh parpol pun beragam, mulai dari memasang bendera, stiker, poster dan banner hingga membagikan kalender dan sembako. Disamping cara-cara tersebut, bagi partai politik yang memiliki banyak dana biasanya akan menguras kantong mereka dengan melakukan kerjasama mengiklankan diri di media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar (cetak dan elektronik). Mengiklankan diri di media massa berarti bukan hanya memasang foto dan visi di media, tapi dengan menyorot kegiatan partai/perseorangan anggota dengan positif. Cara ini dinilai sangat efektif untuk menaikkan pamor di masyarakat.
Tidak bisa dipungkiri, memasuki tahun politik ini hampir setiap media massa memuat ulasan politik di halaman depan karena dinilai lebih menjual. Jika pemberitaan antara satu parpol dengan parpol yang lain dilakukan secara berimbang, hal tersebut tentunya tidak menjadi masalah. Namun, yang sering ditemui, suatu media sering memuat ulasan politik secara tidak berimbang dengan hanya menulis berita positif pada salah satu parpol, sedangkan parpol yang lain lebih sering diberitakan negatif. Hal ini tak ayal mengundang pertanyaan, apakah ada konspirasi antara media dan parpol tertentu untuk menjelekkan citra parpol lain, terlebih jika pemilik media tersebut ternyata merupakan salah satu petinggi di suatu parpol.
Sebagai media massa yang mempunyai peran sentral dalam menyajikan informasi kepada seluruh masyarakat, sudah seharusnya suatu media bersikap netral, meskipun media tersebut dimiliki oleh salah satu petinggi parpol tertentu. Oleh karena itu, didirikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Sejauh ini, KPI telah berupaya menjaga agar seluruh media memberitakan secara berimbang ulasan politik dengan memberikan teguran dan sanksi bagi media yang dinilai ‘berat sebelah’. Namun, meskipun telah berupaya, nyatanya KPI belum mampu menjangkau setiap sudut pemberitaan media. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari pihak lain. Masyarakat sebagai pembaca yang kritis diharapkan mampu membantu KPI dengan cara melaporkan media yang memuat berita tidak berimbang kepada KPI untuk ditindaklanjuti demi menjaga netralitas media.
