Protes mengapa dokter hewan menjadi pejabat di dinas Kesehatan kembali terjadi. Sebelumnya, lebih dari 10 tahun yang lalu, kasus ini pernah viral di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Saat itu, protes dilayangkan karena drh. H. Sapto Djatmiko T.R, MM, seorang dokter hewan, yang dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Kini, kasus serupa mencuat kembali.
Sebagaimana diberitakan indigonews.id (1/11/2023) seorang dokter hewan diragukan kepemimpinannya saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.
Sementara itu, dilansir dari portal berita siwalimanews.com (6/11/2023) di Provinsi Maluku. Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail belum lama ini diprotes karena menunjuk Dr.sc.agr.Drh. Faradilla Attamimi,MTAPSc sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Padahal, Faradilla adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku.
Dari beberapa kejadian tersebut, tampak bahwa literasi masyarakat tentang jabatan pemerintah dan apa itu profesi dokter hewan terlihat belum dipahami sepenuhnya. Bahkan, pemahaman tentang dokter hewan yang seolah-olah hanya boleh menangani hewan, tidak bisa menangani kesehatan manusia, itu jelas pemahaman yang keliru dan cenderung menyesatkan.
Ada beberapa alasan mengapa seorang dokter hewan dapat menjadi pejabat di lingkup dinas kesehatan.
Pertama, sejak tahun 2017, pendidikan profesi dokter hewan masuk dalam rumpun ilmu kesehatan. Satu rumpun dengan dokter, dokter gigi, apoteker dan lain sebagainya.
Buktinya, banyak prodi kedokteran hewan yang masuk dalam Fakultas Kedokteran. Seperti Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjajaran, Prodi Kedokteran hewan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH) Universitas Nusa Cendana Kupang dan masih banyak lagi lainnya.
Selain itu, untuk penentuan akreditasi prodi, kedokteran hewan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes). Artinya, perkembangan ilmu dan teknologi terus berubah, pemahaman bahwa dokter hewan adalah rumpun ilmu hayat pertanian peternakan merupakan pemahaman lama yang telah berganti.
Kedua, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana telah dicabut dan di perbaiki melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, bahwa syarat untuk menjadi kepala dinas kesehatan Sekurang-kurangnya pendidikan Sarjana Strata-1 Kesehatan/Diploma IV Kesehatan dengan Sarjana Strata-2 bidang Kesehatan, lebih diutamakan dengan peminatan Epidemiologi Kesehatan.Â
Demikian juga untuk pejabat eselon III atau Kepala Bidang pendidikan minimal Sarjana Strata-1 Kesehatan/ Diploma IV Kesehatan. Kemudian telah mengikuti pelatihan dengan sekurang-kurangnya substansi: Rencana program kesehatan dan teknis lainnya sesuai dengan bidang tugas, yang dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan.
