Laju pembangunan terus bergulir. Semangat Ayo Kerja Presiden Joko Widodo merasuk hampir di semua lini ekonomi termasuk juga sektor maritime. Namun Djakarta Lloyd yang konon sudah mulai bangkit dari sakit nya hingga kini belum juga memulai kinerjanya di sektor maritime. Padahal peran Djakarta Lloyd dalam sektor maritime amat besar, selain sebagai pelaku utama bisnis sekaligus juga penggerak utama (main driven) bagi perekonomian di sektor maritime. Ada 4 program pemerintah yang menanti kehadiran Djakarta Lloyd sebagai penggerak utama.
Program Pemerintah yang pertama adalah Tol Laut Nusantara sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 160 tahun 2015. Kepala Negara baru saja mengumumkan tambahan 7 rute tol laut yang baru, 4 diserahkan ke ASDP dan 3 lagi rencananya akan diserahkan ke swasta. Ditambah dengan 6 rute tol laut eksisting yang dikelola ke Pelni sehingga seluruhnya menjadi 13 rute. Ini semua adalah rute feeder. Poros maritime-nya sendiri atau istilah lain Pendulum Nusantara belum dibangun. Rute Belawan -- Batam -- Jakarta -- Surabaya -- Makassar -- Bitung -- Sorong sebagai poros belum ada yang menjalankan. Sejak tahun 2014 sampai saat ini, Djakarta Lloyd sebagai satu-satunya BUMN Angkutan laut belum juga memulai, padahal PMN 350 miliar sudah diserahkan Pemerintah kepada Djakarta Lloyd dengan PP nomor 129 tahun 2015.
Program Pemerintah yang kedua adalah Sistem Logistik Nusantara atau Sislognas. Pemerintah dengan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2012 mencanangkan pembangunan Sistem Logistik Nasional yang akan mengintegrasikan system logistic domestic dengan global. Aplikasi Indonesia National Single Windows sampai saat ini belum juga terintegrasi dengan Indoportnet sementara target 2025 Sislognas terintegrasi sudah semakin dekat. Djakarta Lloyd sudah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Telkom untuk membangun ICT di bidang logistic. Rencana pengembangan mencakup logistic integrated platform, port community service, vessel management system, fleet management system dan connectivity yang kemudian akan diusulkan sebagai cikalbakal sislognas karena Djakarta Lloyd sebagai pelaksana Poros maritime.
Program Pemerintah yang ketiga adalah Holding BUMN Pelayaran yang mengintegrasikan perusahaan yang bergerak dalam bidang angkutan laut di dalam konsolidasi kepemilikan. Pemisahan antara Holding BUMN Kepelabuhan sebagai tuan tanah dengan Holding BUMN Pelayaran sebagai penyedia jasa mutlak harus dilakukan. Dengan sifat mixed holding company, Djakarta Lloyd dapat ditunjuk sebagai Holding BUMN Pelayaran. Alasan pertama adalah Djakarta Lloyd memiliki sejarah hebat dalam dunia pelayaran yang disegani baik lawan maupun kawan di luar negeri maupun dalam negeri.Â
Alasan kedua, setelah bangkit dari keterpurukan di tahun 2014, Djakarta Lloyd sedang melakukan restrukturisasi keuangan dan organisasi. Pembenahan yang dilakukan saat ini membuat Djakarta Lloyd paling siap untuk melakukan transformasi bisnis dan manajemen perubahan. Alasan keempat, Djakarta Lloyd adalah Perusahaan Publik non listed dengan 131 pemegang saham seri B ex kreditur konkuren pasca PKPU tahun 2013 yang diawasi oleh OJK. Alasan keempat adalah Djakarta Lloyd merupakan BUMN satu-satunya yang bergerak dalam pelayaran angkutan barang.
Program Pemerintah yang keempat adalah Gerakan "ayo ekspor". Sesuai dengan Nawacita keenam untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan meningkatkan daya saing internasional maka diperlukan gerakan "ayo ekspor" untuk membuka pasar yang baru yang dapat menyerap hasil produksi rakyat yang memiliki daya saing internasional sehingga dapat terbentuk perekonomian yang kuat, berdaulat adil dan makmur. Hanya kepada Perusahaan Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang angkutan laut dapat disandarkan harapan untuk membangun kembali Jalur Sutera Jakarta -- Amsterdam yang akan membawa seluruh hasil produksi rakyat ke luar negeri.
Program Pemerintah diatas menjadi seperti jalan di tempat menanti kehadiran Djakarta Lloyd sebagai pelaku utama bisnis sekaligus juga penggerak utama (main driven). Untuk itu dibutuhkan seorang conductor atau dirigen yang handal dan mumpuni yang dapat menyelesaikan permasalahan internal Djakarta Lloyd dan menghadirkan Djakarta Lloyd dalam perekonomian sektor maritime. Bukan seperti saat ini yang hanya menjadi broker untuk pengangkutan batubara milik PLTU PLN dengan 6 unit kapal container yang dibiarkan laid up di tengah laut.
Adapun tugas pertama yang harus diselesaikan oleh sang conductor adalah menyelesaikan restrukturisasi internal Djakarta Lloyd. Restrukturisasi yang dimaksud bukan hanya mencakup restrukturisasi keuangan tetapi juga dalam hal operasional, pelayanan, SDM dan pengelolaan asset. Penerapan Good Corporate Governance, Management Risk dan Internal Control perlu dilakukan dalam setiap lini operasi dan dituangkan dalam Standar Operasi dan Prosedur yang berbasiskan ISO.
Tugas kedua yang harus diselesaikan oleh sang conductor adalah memulai restrukturisasi dalam pembentukan Holding BUMN Pelayaran. Penyusunan ulang visi misi dan tugas pokok anak-anak perusahaan ex BUMN perlu dilakukan untuk kemudian memulai konsolidasi asset dan sumberdaya yang ada.
Tugas ketiga sang conductor yang cukup berat adalah melakukan restrukturisasi operasional tata layanan kepelabuhan. Kepelabuhanan saat ini didominasi oleh Pelindo dengan didampingi oleh Kepala KSOP seolah menjadi Raja Kecil bagi pelaku bisnis di pelabuhan. Ketidak seimbangan kedudukan ini (inequilibrium) menciptakan kebocoran dalam biaya logistic. Operasi Saber Pungli yang dilakukan KPK telah membuktikan hal itu. Djakarta Lloyd harus maju kedepan untuk menyeimbangkan kedudukan pelaku bisnis di pelabuhan dan meningkatkan posisi tawar dihadapan Pelindo dan Kepala KSOP. Hal seperti ini persis dilakukan oleh Garuda dengan Angkasa Pura dalam kasus T3 ultimate.
Tugas terakhir sang conductor adalah mengajak semua pelaku bisnis di sektor angkutan laut untuk bergabung dalam Indonesia National Line dan membangun Poros Maritim Dunia untuk mengibarkan bendera merah putih ke 5 benua dan 7 samudera. Dalam dunia pelayaran, kapal tidak dinyatakan milik perusahaan tetapi menyebutkan benderanya.
