maaf repost dari blog yang lama
Ketua Umum  Perhimpunan Agronom Indonesia, Ahmad Mangga Barani pesimis swasembada  gula 2014 terwujud. Pasalnya, produksi gula nasional turun pada 2013  hanya mencapai 2,5 juta ton, sedangkan kebutuhan gula sebanyak 5,8 juta  ton untuk produksi langsung dan industri. "Melihat  kenyataan di lapangan turunnya produksi gula nasional, rasanya mustahil  swasembada gula 2014 terwujud," kata Ketua Umum Perhimpunan Agronom  Indonesia dalam acara Semiloka Gula Nasional 2013 yang digelar di IPB  Convention Center, pada Senin (28/10) di Bogor.
Proyeksi Dirjenbun tahun 2013 luas areal tanaman tebu 464.200  ha dengan tebu rakyat seluas 252.166 ha tidak tercapai. Target  produktivitas tahun 2013 sebesar 85,25 ton/ha dengan rendemen 7,75 juga  berantakan. Perhitungan sementara menunjukan data s.d 30 November 2013  ditambah prognosa Desember 2013 realisasi luas areal tanaman tebu hanya  mencapai 420.300 ha dimana penurunan terbesar berada pada areal tebu  rakyat yang hanya mencapai 235.450 ha. Realisasi rata-rata produktivitas  tahun 2013 hanya mencapai 79 ton/ha dengan rendemen rata-rata hanya  6,35 dari 68 pabrik gula. Kinerja terburuk dalam lima tahun terakhir  Tahun 1924, dengan luas lahan hanya 172.300 ha, produktivitas mencapai  135 ton/ha dengan rendemen rata-rata 12,21 dari 179 pabrik gula. Sudah  90 tahun yang lalu kok malah makin goblok.Permasalahannya ternyata banyak.
Gula terbagi dalam dua pasar, gula industri yang menjadi bahan  baku untuk industry makanan serta gula konsumsi yang dijual untuk rumah  tangga. Kebutuhan gula industry dipasok dari impor dalam bentuk raw  sugar, sedangkan gula konsumsi dihasilkan dari dalam negeri. Defisit  gula konsumsi diperoleh dari impor juga dalam bentuk raw sugar yang  kemudian diolah kembali menjadi GKP (gula Kristal putih). Barangnya sama  namun perlakuannya berbeda. Raw sugar untuk konsumsi dikenakan PPn BM  5% sedangkan raw sugar untuk industry bebas PPn BM. Konsesi gula impor  diberikan kepada Gunawan Yusuf dkk yang dikenal dengan julukan "seven  samurai" dengan Duta Sugar, Java Maniz, Sugar Lampung dan lainnya.
Kenapa? Karena Pemerintahan Neolib saat ini mengutamakan  kebebasan pasar. Harga hanya dilihat dari sisi supply dan demand. Harga  naik diselesaikan dengan impor. Tuntas? Tidak! Bahkan menimbulkan  masalah baru. Petani enggan menanam tebu karena tidak ada insentif  menarik. Jaman Suharto, ada kebijakan yang mengharuskan Pemda untuk  menyediakan 30% areal pertanian untuk tebu. Oleh Pemerintah Neolib,  kebijakan ini dituduh sebagai Culture Stelsel.
Petani dianggap sudah  dewasa untuk menentukan sendiri tanaman pertaniannya. Jaman Suharto, di  kantor Kepala Desa dipenuhi dengan sejumlah mantri, mulai dari mantri  air, mantri pertanian, mantri jalan, mantri suntik, posyandu, jupenri,  babinsa dan masih ditambah dengan TKS-BUTSI lainnya. Pemerintah Neolib  dengan mengatasnamakan otonomi daerah telah menarik semua aparat pusat  dari Daerah. Memang ada proyek bongkar ratoon tahun 2013 senilai 512  milyar untuk menggantikan tebu yang sudah tua dengan bibit baru yang  lebih produktif pada lahan perkebunan tebu rakyat seluas 136.152 ha.  Namun proyek ini ternyata hanya menjadi bancakan sejumlah pejabat di  Kementan.
Cuaca menjadi kambing hitam bagi kegagalan produksi gula tahun  2013. Hujan terus menerus sepanjang tahun menyebabkan kesulitan alat  angkut mencapai lokasi. Skedul tebang menjadi berantakan. Akhirnya  kematangan tebu menjadi bergeser. Kandungan air tinggi menyebabkan tebu  menjadi lebih berat padahal rendemen rendah. Skedul giling juga ikut  terpengaruh. Pabrik gula yang umumnya memiliki masa produksi 135 hari  naik menjadi 150 hari namun dengan jam putar hanya 5 jam. Fenomena yang  amat mengenaskan. Kementerian Perindustrian sebetulnya punya proyek  revitalisasi pabrik gula, namun mekanisme reimbursement membuat sejumlah  pabrik gula enggan turut dalam proyek revitalisasi.Padahal permasalahan  bukan pada peralatan pabrik tetapi kepada pasokan tebu.
Dirjen Pajak ikut memperkeruh suasana. Pola bagi hasil antara  Pabrik Gula dengan Kelompok Petani dengan cara petani mempercayakan  Tebang-Angkut-Giling (TAG) kepada Pabrik Gula dengan komposisi 70:30,  oleh Direktur PPN dengan trampilnya TAG dikenakan PPN Jasa dari nilai  GKP yang dihasilkan. PPN Jasa Dengan kacamata kuda, Direktur PPN  mengemukakan bahwa Jasa TAG tidak dapat dikreditkan tanpa alasan yang  jelas, sementara GKP sendiri sudah dikenakan PPN. Akhirnya harga GKP  dari tebu rakyat lebih mahal 10% dibandingkan dengan tebu dari kebun  sendiri. Pabrik Gula jadi malas untuk membina Kelompok Tani, bukannya  diberikan insentif oleh pemerintah malah dikenakan PPN Jasa TAG.
Ancaman rembesan raw sugar impor dari Gula Industri cukup  besar. Raw sugar impor dengan tambahan sedikit proses dirubah menjadi  GKP yang memasuki Gula Konsumsi tanpa PPn BM. Akhirnya tetap 'seven  samurai' yang mendapat keuntungan dari situasi ini dan petani semakin  menderita. Swasembada Gula 2014 cuma mimpi. Pemerintah Neolib cuma  pintar bikin slogan.
Â
--by dokday (20/12/2013)
