Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kota Payakumbuh

[caption id="attachment_289550" align="aligncenter" width="482" caption="KADISHUB KOTA BANDUNG MENERIMA PERTANYAAN DARI KETUA KOMISI C KOTA PAYAKUMBUH IR ZUL AMRI"][/caption]

DISHUB KOTA BANDUNG TERAPKAN SISTEM ANTI KEBOCORAN

Padatnya transportasi suatu kota, seperti di Kota Bandung, yang mulai akrab dengan kemacetan, apalagi di waktu akhir pekan. Kota Bandung ini tumpah ruah kendaraan roda empat dan roda dua di hari biasa, apalagi saat Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemacetan di kawasan Dago, sentra kota penuh berjubel kendaraan terbaru sampai angkutan kota diimbuhi kendaraan roda dua yang sesak tanpa bunyi klakson!

Laporan Dodi Syahputra, Bandung

Di Gedung Dinas Perhubungan Kota Bandung di Jalan Soekarno Hatta tepat berbelakang dengan Terminal Kelas A Luwi Panjang, Kota Bandung. Ketua Komisi C, Ir Zul Amri, Wakil Ketua Komisi C Yendri Bodra Datuak Parmato Alam, Sekretaris Komisi C Syafrizal, bersama anggota Erlindawati, Aribus Madri, Adi Suryatama, Mustafa, bersama pendamping Firdaus dan Bustamam serta Rakyat Sumbar dan Yusrizal wartawan Mingguan Editorial, disambut oleh seluruh unsur pimpinan Dishub Kota Bandung dipimpin Kadinas Ricky Gustiadi ATD SE MT.

Mitra kerja Komisi C Kadishub Kota Payakumbuh, Adrian, SH terlihat banyak mempertanyakan tentang perkembangan dan teknis terbaru perhubungan di Kota Bandung. Selaku Kadinas, Adrian sehari sebelumnya telah berdiskusi panjang dengan Ricky Gustiadi menyangkut solusi-solusi seputar perhubungan.

Sejuknya Kota Bandung terasa di ruangan pertemuan di lantai II itu. Ricky Gustiadi dibantu stafnya banyak bercerita soal kondisi perhubungan di Kota Bandung. Rencana pembangunan monorel sudah memasuki tahapan realisasi. Ricky menjamin, saat monorel hadir, persoalan kemacetan lalu lintas akan teratasi.

Sehari sebelum pertemuan Komisi C DPRD Kota Payakumbuh dengan Dishub Kota Bandung itu, diperingati Hari Perhubungan. Hari Perhubungan ini sungguh luar biasa. Sebab, di hari sebelumnya, seluruh staf Dishub yang berstatus pegawai berjumlah 470 orang itu disibukkan oleh Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Ridwan Kamil-Oded M Danial. Kesibukan alang kepalang, tetap tidak menghalangi aktivitas Dinas Perhubungan yang terus berlanjut.

Saat presentasi ditampilkan videonya, diceritakan Kota Bandung punya 6 terminal kelas A, B, dan C. Di tiap terminal, juga memiliki Kasub terminal yang menanggungjawabi urusan keuangan dan administrasi. Bahwa terminal menjadi pendapatan daerah dengan membagi retribusi dalam beberapa kategori sesuai tipe angkutan. Juga disewakan los kedai di dalam terminal Rp100 ribu per bulan per meter serta tarif toilet Rp1 ribu per pemakaian per orang. ”Untuk angkot jumlah retribusi Rp1.500, AKAP Rp7.500, AKDP: 6.500,” jelas Kepala UPT Terminal. Dishub Kota Bandung terdiri; Bidang Lalu lintas dan Parkir, Bidang Angkutan dan Terminal, Bidang Sarana, Bidang Operasional, Sekretariat, UPT Terminal, UPT Parkir, UPT Trans Metro Bandung. Petugasnya dibagi Shift 1 dari jam 8 pagi - 8 malam. Shift 2, jam 8 malam - 8 pagi. Hal penting yang ditanyakan oleh Komisi C soal perparkiran dijawab oleh Ricky dan stafnya, bahwa saat ini juru parkir berjumlah 1.774 orang. 500 juru parkir yang berada di lapangan di setiap shiftnya. ”Guna mengatasi kebocoran, meski petugas parkir tidak digaji, namun setoran parkir diberikan pakai karcis, kwitansi, mencegah kebocoran keuangan. Zonasi; pusat kota dan daerah penyangga dibuat. Pengendalian lalu lintas dan perparkiran bermanfaat mengurangi kepadatan di tengah kota, maka tarif parkir di pusat dan pinggir dibedakan. Target pendapatan parkir di Kota Bandung untuk tahun 2012 lalu Rp5,8 miliar. Tercapai Rp5 miliar. Maka, untuk tahun 2013 target pencapaian dinaikkan menjadi Rp6,8 miliar, tercapai sampai Agustus pada angka 55 persen. Juru Parkir, oleh Dishub Kota Bandung merupakan tenaga sukarela. Mereka ini, 1.774 dibina, diberikan atribut. Tidak digaji, tanpa hak pegawai. Sebelumnya, mereka ini harus teken kontrak dulu. Dinas kesehatan, kepolisian, Dishub dan pihak perguruan tinggi didatangkan untuk melakukan pembinaan atau training. Kini, ungkap Ricky sedang dijalin atau dijajaki dengan pihak asuransi dan Disnaker guna jaminan kesehatan. Dishub Kota Bandung pun tengah mengincar dana hibah untuk gaji bulanan juru parkir ini. Ricky optimis bahwa dana hibah ini bisa diperoleh Dishub. Sebab, dengan apa menggaji juru parkir jika pendapatan hanya segitu.

Pertanyaan terus mengemuka dari Komisi C dan Kadishub Kota Payakumbuh. Ricky Gustiadi ATD SE MT bersama stafnya yang banyak lulusan D4 Sekolah Teknik Perhubungan yang mengisi jabatan-jabatan strategis di tubuh organisasi Dishub Kota Bandung. Sehingganya, setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan tepat sasaran, terencana dengan maksimal dan tepat guna.

Koordinasi

Selaku organisasi pemerintah yang tidak punya hak tindak di jalan, Dishub Kota Bandung, menurut Kabid Operasional, IW Ginting, bahwa dilakukan secara koordinatif. Dishub selaku penyedia sumber daya, yang melaksanakan tugas di lapangan petugas kepolisian dan Pol PP.

”Semua musyawarah pimpinan daerah telah bersepakat untuk memberikan dukungan bagi Pemko Bandung agar tertib perparkiran di jalan raya diberlakukan dengan ketegasan. Dishub menyiapkan alat pengunci roda, stiker, serta honor per bulan bagi petugas Polantas dan Pol PP,” ujar IW Ginting.

Ketegasan petugas yang ”dimanajeri” oleh Dishub Kota Bandung ini, disebut IW Ginting memenuhi rasa keadilan bagi pengguna jalan lainnya. Sebab, jika dialamatkan bagi efek jera, jelas tidak mangkus bagi pelanggar yang banyak duit. Makanya, khusus pelanggaran parkir yang semena-mena diberikan sanksi lebih tinggi.

”Semata demi memenuhi rasa keadilan!” tegas IW Ginting soal tindakan bagi pelanggar perparkiran ini. (bersambung)

KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KOTA PAYAKUMBUH (2)

JABAR BANGUN BANDARA, FS SEJAK 2003

[caption id="attachment_289554" align="aligncenter" width="440" caption="KADISHUBKOMINFO KOTA PAYAKUMBUH ADRIAN SH MEMBERIKAN PLAKAT DAN OLEH2 ROMBONGAN DPRD KOTA PAYAKUMBUH KEPADA KABID TRANSPORTASI DARAT DISHUB JABAR A WIJANTO"]

1379642358662204659

[/caption] Ternyata, sejak 2003 lalu telah dilaksanakan feasibility study (studi kelayakan) oleh Provinsi Jawa Barat dengan lokasi areal 5.000 hektar untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Kepala Bidang Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Provinsi Jabar, Andreas Wijanto yang berdialog dengan Kadishubkominfo Kota Payakumbuh Adrian SH bersama Kasi Perhubungan Udara serta tim kerja bandara, Kamis (19/9) menyampaikan bahwa Bandara ini dibangun salah satunya alasan untuk menampung overload penumpang di Bandara Soekarno Hatta yang mulai luber. Laporan, Dodi Syahputra – Bandung Pertemuan dua jam itu berlangsung cukup alot pertanyaan dan penjelasan dari tuan rumah Dishub Provinsi Jawa Barat. Sementara, tidak satu anggota DPRD Kota Payakumbuh pun yang hadir sebab dalam jadwal Dishub Jabar hanya bisa menerima pertemuan formal, hari kemarin itu, di sore harinya. Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jabar di Jalan Sukabumi Bandung itu cukup apik, tenang, dan nyaman. Hal ini disebabkan aktivitas fisik kendaraan di sana tidak sebanyak di Kota Bandung yang sibuk alang kepalang. Pagi itu, di Dishub Jabar terlihat aktivitas kesibukan kantor, ada wawancara video bersama Kadishub, ada persiapan menerima tamu dari kementrian dan kesibukan lainnya. Meski begitu, Kadishubkominfo Kota Payakumbuh Adrian SH, Kasubag Perpustakaan Humas DPRD Firdaus, staf pendamping Bustamam dan Rakyat Sumbar bersama wartawan Mingguan Editorial Yusrizal tetap diterima dengan baik. Inilah, keunggulan Jawa Barat yang menghormati tamu dengan sepenuh hati. Diskusi mengalir soal pembangunan Bandara Payakumbuh yang disampaikan oleh Adrian. Bahwa Bandara Payakumbuh sudah sampai presentasi dan proposalnya ke Kepala Otorita Bandara di Kemenhub. Namun, kendala terkini, feasibility study (FS) masih belum ada. Kendala lainnya, belum seluruh DPRD pun memberikan dukungan. Andreas Wijanto kemudian menjelaskan. Proses pembangunan BIJB sudah lama menjadi keinginan bersama. Bandara ini, justru kehendak dari provinsi yang disetujui oleh Kabupaten dan Kota lainnya. Sehingga, setiap progres atau tahapan kerja selalu tepat waktu dan sesuai skema. BJIB saat ini sedang dalam pengerjaan kontruksi dasar dan bangunan. 2016 ditargetkan Bandara Internasional ini akan resmi beroperasi dan menjadi Embarkasi Haji di tahun tersebut. Bandara yang berlokasi di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka berjarak 100 km dari Kota Bandung. ”April lalu, sudah diresmikan Kantor Badan Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Bandar Udara Internasional (BKPPBUI) Jawa Barat. Kantor ini yang menjadi leading sector bagi investasi pembangunan Bandara yang butuh sekitar Rp30 triliun,” ujar staf bidang transportasi udara menjelaskan. Bahwa, kini dilakukan berbagai upaya agar pembangunan Bandara cepat selesai. Investor dapat datang langsung ke BKPPBUI tanpa harus mendatangi Kantor Gubernur terlebih dahulu. Mereka dapat langsung melihat lahan dan berbagai rencana yang telah dibahas dalam feasibility study. Pun, pola investasi pembangunan bandara kini melibatkan diupayakan melalui obligasi daerah. Jika jadi, maka sistem obligasi pertama di Indonesia ini akan menjadi pilot project nasional. Sistem investasi juga melibatkan multifunding. Seluruh pihak yang ingin berinvetasi, terbuka krannya oleh Pemprov Jabar lewat BKPPBUI. ”Di sekitar Bandara akan dibangun Aerocity yang lahannya dapat mencapai 3200 hektar yang terdiri dari kawasan industri, hunian, central park dan beberapa penunjang lainnya. Sampai hari ini telah diselesaikan pemasangan ground breacking bandara,” papar pihak Dishub Jabar serius. Payakumbuh Bisa! Mendengar penjelasan singkat dari Kadishubkominfo Kota Payakumbuh Adrian SH, A Wijanto dan tim trasportasi udara Dishub Jabar meyakinkan bahwa Payakumbuh bisa! Jika sudah ada lahan, tahapan pasti berikutnya adalah FS. Setelah FS ini, pemerintah pusat dan investor pasti mengucurkan dana. ”FS itu cukup banyak jika butuh dana Rp1 miliar. Lalu, masih ada kendala belum setuju seluruh elemen di Payakumbuh menjadi kendala. Kini, Pemprov sudah diserahkan fungsi koordinasi kelanjutannya. Sedang, di Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota mempersiapkan tim kerja, jika Pemprov mengkoordinasikan,” ujar Adrian. Persoalan sebenarnya, keinginan pembangunan Bandara ini selain aspek bisnis dan kesejahteraan masyarakat, juga diuntukkan bagi penyangga, jika bencana itu menimpa pantai Barat Sumatera. Jika itu terjadi, satu-satunya Bandara Internasional Minangkabau di Sumbar akan lumpuh. Dishub Jabar menyarakan agar pembangunan Bandara Payakumbuh dilanjutkan. Lewati proses formalnya dengan sandaran FS terlebih dahulu. Jika FS telah siap, semua sepakat, maka sangat gampang mencai alternatif pencarian anggaran pembangunan dan investasi lainnya. Adrian SH kemudian menerima beragam Perda terbaru dari Pemprov Jabar, khususnya Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity. Di dalam Perda itu dipasalkan tentang maksud pembangunan Bandara untuk pengembangan pembangunan wilayah Ciayumajakuning (Cianjur, Indramayu, Majalengka, Kuningan). Pasal 3 Perda Nomor 13 Tahun 2010 ini juga menegaskan di ayat (e) fungsi Bandara meningkatkan investasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, dan perluasan lapangan kerja. Pertemuan di sela-sela kesibukan di Kantor Dishub Provinsi Jabar itu berakhir lega. Payakumbuh terus mendapat harapan dan sokongan baru. Bandara Payakumbuh, meski kini di tangan Gubernur, masih bisa direalisasikan. Insya Allah. (Tamat)