Adapun dasar penolakan yang dari ormas-ormas tersebut beragam. MUI misalnya, menolak lantaran RUU ini tidak mencantumkan TAP MRPS XXV/MPRS/1966. Muhammadiyah beralasan, terdapat rumusan-rumusan yang mengabaikan fakta historis soal Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Â GP Ansor berpendapat RUU HIP berupaya membuat Pancasila sekuler yang berlawanan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, FPI menolak lantaran dalam RUU HIP tidak meletakkan agama sebagai poko dan diganti dengan mental spiritual.
Sementara itu, dari kalangan akdemisi, Prof Pierre Suteki, Guru Besar Universitas Diponegoro, mengungkapkan ada potensi makar yang dilakukan oleh pengusung RUU HIP yang mendistorsi teks dan konteks Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, Dasar Negara dan Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. Oleh sebab itu, dia mengusulkan untuk dibentuk tim pencari fakta. Untuk selanjutnya, dia mengusulkan dua langkah penyelesaian, yaitu DPR dan Pemerintah segera bertemu dan memutuskan secara tegas bahwa RUU HIP dibatalkan tanpa reserve, selanjutnya semua pihak yang terlibat harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh bangsa Indonesia.
Netizen Serukan Tagar #TangkapMegaBubarkanPDIP
Beberapa hari belakangan, dua hari berturut-turut, netizen menaikkan tagar #TangkapMegaBubarkanPDIP. Publik menuding Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah dalang dibalik munculnya dan kegaduhan RUU HIP. Bahkan publik mendesak agar dalang dibalik pengusul RUU HIP bisa ditangkap.
Akun Twitter @hutommo18 menuding saat PDIP berkuasa, Indonesia terpecah belah dan negara bertumpuk hutang."Dengan dalih menyalahkan Orba, yang menginginkan PDIP bubar...padahal kita tahu semenjak mereka berkuasa negeri ini dibuat terpecah, negara bangkrut, rakyat banyak terdzolimi, hukum hanya untuk lawannya saja," ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan akun Twitter @keripik_pedas, "Yang bikin rusak itu kapitalisme liberal, oligarki rakus dan korup!"
Nada lebih keras disampaikan pemilik akun Twitter @zenoldgonzales. Ia menuding antek-antek PKI bersembunyi di PDIP. "Menuding antek antek PKI bersembunyi dibalik PDIP, basmi antek-antek PKI," tulisnya.
Tak Penting dan Tak Genting, Batalkan RUU HIP
Dari berbagai pendapat, baik yang tersaji di laman media maupun yang berkembang dalam diskusi-diskusi daring hari ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan RUU HIP tidak penting. Sebab, banyak pasal-pasal yang tak lazim, hanya bersifat pernyataan, defenisi, hingga political statement. Padahal semestinya sebuah produk hukum mengatur perilaku dan juga kelembagaan.
Atas polemik dan penolakan yang marak terjadi, ada baiknya seluruh pendukung RUU HIP meminta maaf secara terbuka dan membatalkan niatnya untuk meloloskan RUU kontroversi tersebut menjadi undang-undang (UU). Jangan sampai demi ambisi politik masyarakat dan stabilitas negara dikorbankan.
Sesuai dengan fungsinya, ada baiknya pengusung RUU HIP memfokuskan energinya dalam menjalankan fungsi pengawasan, contohnya mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19. Bukankah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menyorot program Kartu Prakerja yang diduga berpotensi fiktif? Bukankah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait 20 juta penerima Bansos tanpa NIK? Hal-hal semacam inilah tugas penting dan genting yang harus dilakukan oleh dewan.
