Saya adalah aktivis ’98. Saya bersama beberapa rekan dari berbagai perguruan tinggi Jakarta membentuk Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta yang diawali serangkaian diskusi mengenai persoalan nasional (http://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Komunikasi_Senat_Mahasiswa_se-Jakarta).
Kepedulian saya saat itu terhadap persoalan nasional semata berdasarkan semangat seorang mahasiswa untuk berkontribusi pada bangsa ini demi sebuah perubahan yang lebih baik. Setelah Soeharto sebagai simbol kebekuan berhasil dilengserkan, saya menganggap tugas mahasiswa telah selesai. Selanjutnya kami serahkan pada para senior yang lebih berpengalaman dalam tata pemerintahan dan kenegaraan. Namun kini, 14 tahun kemudian, ternyata bangsa ini mendapat ancaman yang jauh lebih besar.
Tindak terorisme yang terjadi berkali-kali menyentak kesadaran kita. Menunjukkan bahwa kita masih punya celah-celah ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya penanganan secara hukum masih sangat bernuansa politis. Meski beberapa pelaku terorisme sudah dan sedang menjalani proses hukum di pengadilan, namun lebih banyak yang dieksekusi atas nama hukum tanpa proses pengadilan. Hingga saat ini masih belum diketahui akar persoalan yang menyebabkan munculnya terorisme.
Di sisi lain, ada bahaya yang jauh lebih besar yaitu lunturnya nasionalisme yang diakibatkan pergeseran budaya dan tsunami konsumerisme. Sebagai sebuah bangsa dalam tatanan dunia, sampai saat ini kebijakan politik luar negeri Indonesia masih menganut politik bebas aktif. Artinya meski tetap berhubungan secara normatif dengan negara-negara dunia, namun Indonesia tetap harus menjaga kedaulatan nasionalnya.
Peran strategis Indonesia sebagai “pasar dunia” tidak berarti serta merta mengikuti kemauan negara-negara industri. Kita membuka diri untuk perdagangan dalam tata ekonomi dunia baru, namun posisi selaku “tuan rumah” harus benar-benar dicamkan oleh seluruh “stakeholders” bangsa ini. Suatu pasar yang ideal sepatutnya memberi maslahat bagi penjual, pembeli dan pasar itu sendiri.
Dengan demikian persoalan mendasar bangsa ini menurut hemat saya adalah pada aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam suatu “aturan main” yang jelas. Aspek inilah yang membentangkan landasan bagi hidup dan tumbuhkembangnya suatu bangsa, utamanya dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
KOMNASHAM kita masih terlalu lamban dan terkesan mengambil posisi yang aman sehingga tidak terasa “greget” serta dampaknya dalam perkembangan bangsa ini. Mungkin saja kecilnya alokasi anggaran menjadi salah satu faktor. Namun bagi saya, peran kecil atau besar itu bergantung pada para komisionernya. Sangat mudah dipahami jika KOMNASHAM terkesan mengambil posisi aman bila melihat komposisi komisionernya yang lebih berat ke porsi akademisi.
KOMNASHAM membutuhkan komisioner yang berani mengambil keputusan dan berwawasan jauh serta siap mengambil resiko demi bangsa dan tanah air. Untuk itu marilah berkaca pada Reformasi 1998. Bukankah perubahan atas kebekuan politik selama 32 tahun rezim Orde Baru dipelopori dan dilakukan oleh mahasiswa yang notabene masih “hijau” dibanding para politisi, pakar, dan aktivis lain?
Untuk itulah saya, Dodi Ilham, SE siap menggerakkan KOMNASHAM agar mampu menghadapi tantangan nasional, maupun internasional demi tegaknya Merah Putih.
Nama Lengkap: Dodi Ilham
Nama Panggilan:Dodi
