Mohon tunggu...
Doddy Salman
Doddy Salman Mohon Tunggu... Dosen - pembaca yang masih belajar menulis

manusia sederhana yang selalu mencari pencerahan di tengah perjuangan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Menyoal Menteri Nadiem

25 Oktober 2019   11:36 Diperbarui: 25 Oktober 2019   11:45 65
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pagi-pagi sekali saya dikirimi link berita. Judulnya provokatif.Jadi Mendikbud, Foto pernikahan Nadiem di Gereja Beredar. Wow.  Ketika di klik memang tampil gambar suasana gereja dengan Nadiem dan istri. 

Pertanyaan saya langsung melambung:waktu pelantikan sumpah Nadiem pake agama apa ya? Langsung saya cari youtube video pelantikan. Ternyata pelantikan sumpah  Nadiem mengikuti agama Islam. Lalu agama nadiem apa ya?

Pilihan agama memang bagian dari kebebasan setiap manusia. Agama adalah urusan pribadi.Tata cara aturan masing-masing sudah ditentukan mana yang boleh dan tidak. Persoalannya bagaimana ketika seseorang adalah pejabat publik. Apakah agama masih menjadi urusan pribadi atau dapat menjadi urusan publik?

Persoalannya juga signifikan ketika posisi Nadiem adalah orang nomer satu di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementrian dengan budget anggaran super besar dengan jumlah yang perlu diurus (guru, dosen) juga sangat besar.

Idealnya memang kita tidak mempersoalkan keyakinan seseorang. Seperti yang disampaikan Jokowi akhir-akhir ini: yang penting hasilnya. Hasilnya bagus maka itulah tujuan sebenarnya.

Namun subjek pendidikan dan kebudayaan tidaklah sesederhana membangun jembatan atau gedung. Ini persoalan investasi SDM yang hasilnya bisa dapat diraih jauh dari sekarang.  

Apalagi politik identitas masih hangat di negara tercinta ini.  Menteri adalah simbol regulator. Apa yang menteri jadikan kebijakan akan  mempengaruhi jutaan orang.

Untung saja di kabinet ini ada Kyai Haji Ma'ruf Amin yang tentu punya kepakaran menjelaskan hal ini. Tentunya kita semua berharap ada penyelesaian  yang bijak

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun