Petani sebagai Pengusaha Komoditi atau Komoditi Pengusaha?

Tidak ada rasanya janji – janji kampanye politik yang tidak menyertakan janji manis perbaikan nasib petani. Tidak ada rasanya program – program pemerintah yang tidak menyertakan berbagai formula peningkatan peranan Petani sebagai pengusaha komoditi. Dengan demikian, setiap tahun nya di ciptakan berbagai program dengan anggaran – anggaran besar baik langsung oleh pemerintah pusat maupun program – program pemerintah daerah. Program – program untuk petani mejadi pengusaha komoditi agar meningkatkan produksi komoditi pertanian di desain dengan canggihnya dalam bentuk program penelitian, diseminasi informasi, pelatihan, kemitraan, bimbingan, pendampingan dan berbagai program lainnya yang rasanya kalau semua program tersebut dijalankan sesuai dengan target dan tujuannya, niscaya tidak perlu lama menunggu, akan ada perubahan yang signifikan, petani sebagai pengusaha komoditi, bukan petani sebagai komoditi segelintir pengusaha seperti yang selama ini terjadi. Tapi hingga hari ini, fakta berbicara lain. Pemberdayaan petani semakin membuat petani tidak berdaya dan kekal termarjinal disaat pengusaha – pengusaha komoditi pertanian yang tidak pernah tahu bagaimana menanam padi, cabe, kakao, kelapa justru meraup banyak keuntungan dari komoditi pertanian yang memang unggul dan berlimpah dari dulu. Alih – alih petani meningkat menjadi pengusaha komoditi, petani tetap tak berdaya menjadi komoditi pengusaha. Kebijakan dan strategi pembangunan makro mungkin menjadi salah satu penyebab utama mengapa kondisi petani tidak banyak berubah. Lembaga pemberdayaan ekonomi paling dekat dengan petani seperti koperasi menjadi cerminan lemahnya pemberdayaan petani saat ini. Koperasi di Indonesia, dimanapun berada, sebagaian besar dalam kondisi mati segan hidup tak mau. Hanya sedikit sekali, koperasi yang memperlihatkan peningkatan prestasi dari tahun ke tahun, itupun kalau dibandingkan dengan gerakan pengusaha yang  mengambil keuntungan besar dari komoditi pertanian, koperasi – koperasi berprestasi hanya berperan sebagai penggembira saja. Kondisi petani dan koperasi yang demikian, bukan salah petani dan koperasi. Petani sebagai anggota koperasi tentu mengharapkan lembaga koperasi mampu berperanan sebagai mitra utama dalam peningkatan pengetahuan, alih teknologi, diseminasi informasi, pelatihan dan yang paling penting adalah kepastian pasar bagi hasil produksi pasca panen komoditi pertanian para petani. Lalu koperasi mengharapkan siapa? Mengharapkan para tengkulak untuk berbaik hati membeli hasil pertanian dengan harga ideal? Apalagi mengharapkan pengusaha mau membina para petani untuk menjadi pengusaha  pengusaha komoditi pertanian yang baru? Fakta ini yang selalu luput dari perhatian pemerintah dan stakeholder pembangunan pertanian di Indonesia. Semua program yang dicanangkan, secanggih apapun sifatnya hanya seremonial dan jargon sakti, tetapi tidak sakti ketika menghadapi realita pasar. Realita pasar yang sesungguhnya diciptakan sendiri oleh kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro. Indikator keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari kemampuan untuk menekan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan. Keadaaan yang demikian antara lain terlihat dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang cenderung memanjakan usaha besar, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong terjadinya krisis ekonomi serta kemiskinan dan kesenjangan. Padahal krisis moneter 20 tahun lalu sudah membuktikan yang mampu bertahan adalah para petani dan UMKM yang memang sudah terbiasa hidup susah. Sedangkan pengusaha besar yang aslinya hanya calo - calo komoditi berdasi, tumbang tidak karuan menghadapi krisis, hutang bejibun, bank - bank bangkrut dan ramai - ramai para oportunis merapat ke politik kekuasaan untuk mengambil celah keuntungan. Bukannya mereka berinovasi tapi berkolusi seperti yang saya terangkan di artikel saya yang lain: Ketika Politik Intervensi Dunia Usaha. Keprihatinan makin bertambah ketika pemerintah dan stakeholder terkait seperti Bank Indonesia gagal  paham dengan visi, misi nya sendiri. Kantor – kantor pemerintah dan lembaga terkait yang harusnya berperanan besar bagi nasib petani, berdiri megah bernilai ratusan milyar dengan amanah pengelolaan anggaran trilyunan rupiah hanya mampu membuat program “apa adanya”. Bilangan petani yang ratusan juta orang hanya diwakilkan oleh ratusan petani “terpilih” untuk di bina dan hasil binaan tersebut entah sukses atau tidak, menjadi laporan “megah” yang dibangga – banggakan dalam Annual Report kegiatan pemberdayan petani, koperasi dan UMKM. Seharusnya KPK melihat ini sebagai bagian dari ruang lingkup pemberantasan di ranah korupsi. Bukannya menuduh anggarannya di korupsi, tetapi kenapa bisa, amanah trilyunan rupiah hilang begitu saja dan hanya berwujud laporan kegiatan super sederhana, dengan jargon kecap number one! Contoh: Pemerintah dan lembaga pemerintah paling suka membuat seminar, pelatihan untuk para petani dan UMKM ini di hotel – hotel berbintang. Menghabiskan anggaran besar hanya untuk membina puluhan petani pilihan. Materi yang dilatih juga sekenanya. Petani diajarkan membuat buku kas, petani diajarkan internet, petani diajarkan cara pinjam uang ke Bank, tetapi petani tidak dikasih uang untuk isi buku kas, tidak difasilitasi komputer untuk main internet dan tidak diberikan bantuan pinjaman lunak dengan standar bankable ala petani. Lucu kan? Jika kegiatan tersebut sudah dianggap sebagai prestasi kerja, kapan majunya petani kita? Jika itu saja sudah dianggap kerja berat, bagaimana mau menghadapi persaingan global seperti saat ini? Jika program demikian sudah dianggap cukup, bagaimana bisa bangsa ini melangkah cepat menjadi pemain penting ekonomi global? Petani mau pinjam uang 100 juta saja, susahnya setengah mati, tetapi pengusaha mau minta konsesi pengelolaan lahan untuk bisnis komoditi pertanian, gampang sekali. Jadi kapan Petani sebagai Pengusaha Komoditi atau selama-lamanya petani menjadi Komoditi Pengusaha? Doddy Hidayat Konsultan Kreatif Find us on Google+