Penolakan PT 0%, Membangunkan Kesadaran Reformasi Jilid II

Ketok palu MK, menolak setiap gugatan PT 0% termasuk yang terakhir gugatan dari Ketua DPD RI La Nyala Mataliti dan Prof. Yusril Ihza Mahendra, sudah barangtentu membuat prihatin setiap anak bangsa yang pro demokrasi. Namun demikian, walaupun tuntutan-tuntutan itu kalah dalam mekanisme sidang MK, sudah barangtentu tidak akan pernah mematikan idealisme gerakan yang realistis ini.

Tuntutan PT 0%, bukanlah perjuangan kepentingan politis parsial, tapi tuntutan ini sangat fundamental, untuk menciptakan sistem demokrasi yang sehat, berdasarkan kepada eksistensi basis kedaulatan Rakyat. 

Prinsip inilah yang merupakan paradigma reformasi 98, yang berkehendak menciptakan sistem demokrasi kerakyatan di Indonesia. Melihat konsepsi ideal dari tuntutan PT 0%, bukan hal mustahil dalam menyongsong 2024, akan tumbuh kesadaran gerakan yang kuat, dan kemudian menggelinding Reformasi Jilid 2. 

Jika gerakan ini terjadi, tentu tidak ada yang bisa menghalangi kehendak rakyat sejati, semuanya akan di gilas, terlebih hanya sekedar ketuk palu MK, bahkan presiden pun, perlu  mengeluarkan PERPU, untuk mengamini sejatinya kehendak rakyat, sebagai yang berdaulat di negeri ini.

Flash back, perjuangan reformasi 98 yang demikian heroik, hingga menumpahkan darah para mahasiswa sebagai pahlawan reformasi, esensinya adalah untuk meruntuhkan hegemoni orde baru, yang mana pada sa'at itu oligarki orde baru mampu menseting pemilihan presiden lima tahunan secara berulang, sekedar seremonial pat gulipat ketuk palu MPR. Reformasi 98 di picu sidang MPR tahun 1996, yang seperti biasanya terjadi koor  menetapkan kembali secara aklamasi Soeharto sebagai presiden, dengan logika klasik politik untuk melanjutkan pembangunan yang sudah berhasil dilakukan orde baru. 

Melihat sandiwara tersebut, seluruh rakyat pro demokrasi merasa muak, dan tidak kenal lelah berjuang, bergerak dan melawan hegemoni oligarki orde baru ini, yang akhirnya terakumulasi dengan ledakan sosial politik di tahun 1998, yang merupakan gerakan kedaulatan rakyat meruntuhkan sistem lama, mengganti dengan sistem baru, melalui amandemen UUD 1945.

Sekira 25 tahun kemudian, di tahun 2022 dan 2023 sekarang ini, melihat gejala-gejala yang ada, bukan hal yang mustahil akan terjadi gelombang kuat Reformasi Jilid dua, sebagai evaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan Reformasi 98, hal ini di picu akibat dari tuli dan butanya MK, yang sama sekali tidak mendengar dan melihat aspirasi rakyat melalui gugatan-gugatan beruntun, hingga di sampaikan oleh institusi DPD RI, yang notabene bisa mewakili rakyat pro demokrasi.

Sandiwara politik oligarki saat ini, yang berlindung dalam UU Pemilu PT 20%, sangat memuakkan bagi para aktifis pro demokrasi, bagaimana tidak, calon-calon presiden bakal di formulasikan sesuai kepentingan ekonomi konglomerasi yang sa'at ini populer bernama oligarki. 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu saja sangat sulit di wujudkan manakala konglomerasi yang sudah menguasai ekonomi negara di kisaran 70% hingga 80%, semakin kokoh mencengkram Indonesia, yang di dukung oleh penguasa berutang budi ongkos politik terhadap oligarki. 

Nasib 270 juta rakyat Indonesia, yang sa'at ini cuma mampu berebut dengan keringat dan darah, dalam kisaran 20% hingga 30% ekonomi negara, akan semakin berat, bahkan bisa jadi ekonominya semakin menyusut  hingga cuma 10% saja. Bayangkan betapa tidak adilnya ? kemajuan negara hanya dinikmati segelintir orang yang bernama oligarki sekira 200 orang konglomerat, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin, jika pemimpin bangsa ini, hanyalah boneka yang melindungi kepentingan oligarki.