Dulu, Pers Rusia Ikut Menyebarkan Berita Proklamasi RI

Setiap tahun menjelang perayaan 17 Agustusan, Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok) ramai dengan kegiatan. Tahun ini diawali dengan Pameran Konferensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan. Pembukaan pameran dilakukan pada Kamis, 8 Agustus 2019 dan akan ditutup pada 8 September 2019.

Dalam laporannya Kepala Munasprok Bapak Agus Nugroho berterima kasih kepada beberapa pihak yang mendukung kegiatan ini dalam rangka mengenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda. Pihak yang membantu antara lain Dinas Pendidikan yang akan mengerahkan 150 sekolah untuk mengunjungi pameran. Ucapan terima kasih juga untuk Dinas Perhubungan yang  menyediakan bus-bus sekolah untuk membawa para pelajar ke Munasprok.

Menurut Pak Agus, pameran menampilkan beberapa barang milik tokoh-tokoh perjuangan Moh. Hatta dan Teuku Moh. Hasan, antara lain koper yang dipakai Moh. Hatta dan tanda pengenal Teuku Moh. Hasan ketika mengikuti Konferensi Meja Bundar.

Peresmian pameran dilakukan oleh Bapak Fitra Arda, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Beliau menggantikan Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid yang berhalangan hadir. Sebelum menggunting pita di ruang pameran, Pak Fitra memberikan cenderamata kepada keluarga para pejuang seperti Moh. Hatta, Teuku Moh. Hasan, Soetardjo, dan Ki Bagoes. Pelengkap upacara pembukaan diisi persembahan tarian dan nyanyian oleh para pelajar SD di sekitar Munasprok.

Para undangan di dalam ruang pameran (Dokpri)

Dari 8 Menjadi 34

Dari pameran, pengunjung akan mengetahui pada awalnya wilayah Indonesia terbagi menjadi delapan provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera. Saat ini, terutama setelah pemekaran, jumlah provinsi menjadi 34.

Inti pokok pameran boleh dibilang terbagi atas beberapa topik. Topik pertama, Perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilaksanakan dalam rangka mengatasi konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda pada 11-15 November 1946. Sebagai mediator Lord Killearn dari Inggris.

Keputusan penting yang dihasilkan dari perundingan itu antara lain Belanda mengakui secara de facto Republik Indoneia atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.

Kegagalan Perundingan Linggarjati diketahui dari pameran. Soalnya Belanda melakukan agresi militer. Agresi militer I dilaksanakan pada 21 Juli 1947. Dalam agresi militer I tentara Belanda berusaha menduduki wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. 

Dari konflik ini, sebagaimana info dari katalog, terbentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri atas Australia, Belgia, dan AS. Sebagai tempat perundingan digunakan kapal perang AS Renville. Perundingan Renville diadakan pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948.

Namun sejak 19 Desember 1948 Belanda tidak mengakui lagi hasil Perundingan Renville. Saat itu pula Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Soekarno, Moh. Hatta, dan beberapa anggota kabinet ditawan, yang kemudian diasingkan ke Sumatera.

Prangko Indonesia yang dikenal cetakan Wina mengenai KMB 1949 (Dokpri)

Perundingan Roem-Royen

Atas petunjuk Dewan Keamanan PBB, RI dan Belanda harus berunding kembali. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes Jakarta. Delegasi RI dipimpin Muh. Roem dan Belanda diketuai J.H. van Royen. Sayang, sejak 1970-an Hotel Des Indes telah rata dengan tanah untuk digantikan pusat pertokoan megah pada kala itu. Perundingan berakhir pada 7 Mei 1949 dengan hasil pemerintah RI termasuk para pemimpin yang ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta dan kedua pihak sepakat untuk melaksanakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Tujuan Konferensi Meja Bundar adalah menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda serta untuk mencapai kesepakatan peserta tentang cara penyerahan kedaulatan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat. 

Hasil kesepakatan konferensi itu antara lain Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS, penyerahan kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949, dan RIS harus membayar semua utang Belanda dari 1942.

Dari panel pameran diketahui penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Istana Koningsplein. Diketahui pula Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS pada 17 Desember 1949.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Bapak Fitra Arda sedang diwawancara (Dokpri)

Pers Rusia

Dari panel pameran pengunjung dapat memperoleh informasi berharga tentang berita proklamasi di Timur Tengah pada awal September 1945. Pada panel lain terlihat Uni Soviet menyambut kehadiran Indonesia merdeka. Bahkan pers Rusia ikut menyebarkan berita proklamasi. Ukraina, yang saat ini menjadi negara pecahan Uni Soviet, juga mendukung Indonesia.

Pokoknya menarik deh kalau datang sendiri melihat pameran. Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Lokasinya tidak jauh dari Gedung Bappenas, Taman Suropati, atau masjid Sunda Kelapa. 

Beberapa bus Transjakarta melewati museum ini, seperti rute Bundaran Senayan-TU Gas, Grogol-TU Gas, dan Grogol-Kampung Melayu. Berhenti di halte Museum Proklamasi atau di bagian seberangnya halte Taman Suropati, sampailah ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi.