Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (TRIBUN NEWS / DANY PERMANA)
Bismillahirrohmanirrohiim…
Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh
Salam hormat saya kepada Bapak Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Republik Indonesia, atasan, pemimpin, dan rekan kerja, yang mudah-mudahan juga bisa menjadi sahabat dekat bagi semua pegawai Kementerian Keuangan. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bapak yang sungguh berat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat mengungkapkan uneg-uneg yang selama ini seperti tertahan di ujung leher, tak mampu kami sampaikan karena keterbatasan posisi, jabatan, dan jangkauan kami terhadap pengambil kebijakan di instansi ini, yang sudah sepatutnya kami cintai dan sudah seharusnya kami banggakan: Kementerian Keuangan.
Sudah sewajarnya jika saya, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, merindukan sekali saat-saat di mana mayoritas rekan-rekan kerja saya bisa bangga dengan instansi tempatnya bekerja. Namun fenomena yang terjadi belakangan ini, saya rasa ada demotivasi yang mengurangi komitmen pegawai terkait berbagai hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan. Saya ingin menyumbangkan beberapa pemikiran saya, yang mudah-mudahan bisa diterapkan demi kemajuan instansi. Namun sebelum itu, Negara, dalam hal ini, Bapak Menteri, harus memosisikan diri dengan mindset bahwa pegawai Kementerian Keuangan, Pegawai Negeri Sipil, adalah asset, adalah modal, bukan dimasukkan dalam akun beban atau biaya dan belanja seperti halnya dalam akuntansi pemerintah. Jadi, mari kita menyamakan mindset kita terlebih dahulu, bahwa pegawai adalah asset.
1. Peningkatan Anggaran Belanja Kementerian Keuangan
Memikirkan mana yang lebih dahulu antara meningkatkan penyediaan anggaran yang optimal bagi instansi, atau meningkatkan penerimaan Negara sama halnya dengan menebak mana yang lebih dahulu antara ayam dengan telurnya. Menurut saya, penerimaan Negara wajib ditingkatkan secara ekstrem, dengan terlebih dahulu memberikan pancingan berupa peningkatan anggaran yang diperuntukkan dalam upaya memaksakan penerimaan Negara tersebut.
Segala ide, usul dan pendapat yang saya ungkapkan, akan sulit diterapkan tanpa terlebih dahulu meningkatkan anggaran, tapi bisa sih mestinya. Saya tidak mengerti berapa angka riilnya, tapi sebagai bendahara Negara yang menjamin kelangsungan hidup, tentu Kementerian Keuangan boleh mengusulkan anggaran yang cukup besar, dengan jaminan, penerimaan Negara selambat-lambatnya mulai 2 tahun ke depan berikutnya akan naik drastis dengan menggunkaan dana-dana tersebut.
Target penerimaan negara saat ini adalah ±1350 Triliun. Jujur Pak, angka itu sebenarnya kecil dibandingkan potensi pajak yang terhampar luas di bumi kita yang makmur ini. Hanya saja, kapasitas DJP dan DJBC masih kurang fokus ditingkatkan. Tentu Bapak pernah melihat pemaparan yang juga sudah disampaikan di depan DPR, bahwa untuk menghimpun pajak dari suatu Negara Kepulauan dengan jumlah 240 juta jiwa, jumlah personil DJP sebanyak 36 ribu adalah perbandingan yang sangat tidak sepadan. Dzalim kalau menurut saya. Kasarnya, dengan target 1000 T, masing-masing pegawai DJP harus menghimpun pajak minimal sebesar ± 30 Milyar. Angka yang sangat besar untuk seorang PNS. Padahal, tentu saja dalam 36 ribu pegawai DJP tersebut, tidak semuanya berfungsi sebagai penghimpun. Ada yang hanya sebagai supporting unit.
Saya yakin Pak, walaupun saya belum pernah hitung kemungkinannya, jika DJP dan atau DJBC diberikan anggaran 2% saja misalnya, dari total dana yang bisa dihimpun di tahun sebelumnya, dan diberikan tambahan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan pola rekrutmen yang transparan, dalam 1 tahun saja akan terasa peningkatannya, sehingga angka penerimaan 1350 T di akhir tahun bukanlah hal yang mustahil.
Masih banyak sektor pendapatan warga kita yang belum tersentuh mulai dari ritel, e-commerce, pertambangan, professional/pekerjaan bebas, properti, sewa-menyewa, sampai pengusaha UKM dan pekerja lepas. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar masih jauh dari harapan, apalagi jumlah yang menyampaikan SPT, kecil banget, Pak. Mengapa belum tersentuh? Mengapa banyak yang belum terdaftar? Mengapa banyak yang belum lapor? Mengapa banyak yang belum bayar pajak? Mengapa masih banyak masyarakat yang belum sadar pajak?
