"Uang tidak pernah membodohi siapa pun, melainkan hanya menunjukkan siapa kita. (Elbert Hubbard)"
Membandingkan APBD DKI Jakarta era Ahok dan Anies, sesuatu yang sangat menarik. Apalagi melototinya satu per satu. Hal ini karena terkait dengan uang rakyat. Bahkan berhubungan terhadap kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta.
Penulis menganalisis APBD DKI Jakarta era Ahok dan Anies dengan menggunakan APBD DKI Jakarta 2016 saat era Ahok dan RAPBD 2018 DKI Jakarta saat era Anies (Sumber: apbd.jakarta.go.id). Â Kenapa menggunakan APBD DKI Jakarta 2016? Hal ini karena Ahok terakhir kali menyusun anggaran APBD DKI Jakarta. Bila menggunakan APBD DKI Jakarta 2017 kurang tepat, karena pada proses penyusunan APBD tersebut Ahok masih (baca: dipaksa) cuti kampanye pilkada.
APBD 2016 vs RAPBD 2018
Tabel 1. Jenis Anggaran
Total anggaran non kegiatan atau belanja tidak langsung merupakan anggaran kegiatan belanja daerah yang tidak memiliki hubungan apapun secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada prov./kab/kota, dan belanja tidak terduga. Persentase total anggaran non kegiatan terhadap seluruh jenis anggaran pada APBD 2016 lebih besar (1,85 persen) dibanding RAPBD 2018.
Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran antara lain untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Persentase total anggaran pengeluaran pembiayaan terhadap seluruh jenis anggaran pada APBD 2016 lebih besar (1,41 persen) dibanding RAPBD 2018.
Tabel 2. Anggaran Kegiatan
