Baru 3 (tiga) bulan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden. Harapan besar untuk mensejahterakan rakyat bertumpu padanya. Dalam pembentukan kabinetnya, ia melakukan konsultasi kepada KPK supaya menteri-menterinya relatif bersih dari virus korupsi. Setidaknya, secara psikologis mereka sudah diingatkan sejak awal bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang belum melakukan korupsi selama ini. Soal nanti, kalau mereka ternyata juga melakukannya, ya, tidak perlu menyalahkan Jokowi.
Tetapi, dalam penggantian jabatan Kapolri, Jokowi tidak melakukan konsultasi kepada KPK. Jokowi menegaskan hak prerogatifnya. Ia menyatakan lebih baik mengangkat orang yang dekat daripada yang jauh. Calon Kapolri yang diajukan kepada DPR adalah calon tunggal yaitu Komisaris Jendral (Komjen) Budi Gunawan. Konon calon ini direkomendasikan oleh PDI-P. Mungkan karena pernah menjadi ajudan Megawati pada saat menjadi presiden pada beberapa tahun yang lalu. Dan Jokowi mungkin juga enggan membantah kemauan Megawati karena ia adalah kader PDI-P.
Secara kasat mata tampaklah bahwa seakan-akan ada rekayasa. Seakan-akan bidang hukum dikuasai oleh PDI-P. Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan dari PDI-P, Menteri Hukum dan HAM dari PDI-P, kemudian Kapolri adalah juga "orang dekat" PDI-P dan Jaksa Agung dari Nasdem, yang juga "konco" PDI-P. Dan kelak Ketua Mahkamah Agung (MA) mungkin juga akan diisi oleh "orang" PDI-P ?
Kalau mereka semua adalah para pejabat yang profesional serta penuh dengan integritas, mungkin tidak ada masalah. Namun ketika berhadapan dengan kasus pidana, korupsi, misalnya, yang dilakukan oleh kader PDI-P yang menjadi menteri atau anggota DPR, ada kemungkinan integritas mereka akan lumer. Apalagi presidennya juga adalah kader PDI-P. Semoga saja kecenderungan negatif ini tidak terjadi. Semoga saja Jokowi tidak mabuk kekuasaan. Semoga saja secara tidak menjadi otoriter
