Gubernur menilai, penyerapan anggaran dalam triwulan pertama itu masih rendah karena Pemprov harus menyiapkan berbagai persyaratan dan administrasi untuk lelang kegiatan, melakukan rapat-rapat terbatas dan kegiatan penunjukan langsung (PL) yang masih belum banyak diserap oleh organisasi pemerintah daerah (OPD). "Apalagi, saat ini Pemprov tengah menerapkan Simral, tentu ada kendala-kendala di sana-sini. Tetapi pengalaman saya selama jadi pegawai negeri ya memang siklus begini," ujarnya (dikutip dari mediabanten.com).
Perdebatan panas soal serapan anggaran ini tertimpa perdebatan Berobat Gratis hanya menggunakan KTP yang tak kunjung terealisasi. Lalu ditimpa lagi soal pelaksanaan PPDB Online yang carut-marut. Belum usai PPDB Online, perdebatan panas Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ichsan dengan Gubernur WH soal Pendidikan Gratis dan dilanjutkan soal penyertaan modal kembali ke Bank Banten.
"Semua perdebatan itu tidak pernah dapat dijawab dengan memuaskan oleh Gubernur WH. WH tampaknya tak peduli dengan suara-suara yang timbul di masyarakat. Sudah banyak suara yang menyebutkan WH bertindak semaunya saja. Istilah orang Serang Merekedeweng. Alias mau-maunya sendiri," kata Firman.
 Salah satunya, karena perilaku itulah, maka para Aktivis dan LSM di Banten kemudian memulai gerakan #2019GantiGubernur. (g)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
