Masih Ada yang Mempertanyakan Politik Bebas Aktif

Sebuah Media mempertanyakan apakah politik luar negeri Indonesia yang  bebas aktif mampu bertahan dalam situasi dunia dewasa ini? Pertanyaan seperti itu timbul karena melihat sengketa AS-Cina yang semakin meruncing. Dua-duanya sahabat Indonesia. Jawabannya sangat tegas: harus mampu! Sebab sejak berdirinya republik ini, para pemimpin kita sudah memutuskan keberadaan Indonesia  yang tidak memihak ke mana-mana. 

Dalam tahun 60an Indonesia malah mempelopori berdirinya nonblok  yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Bung Karno menggagas keberadaan 'new emerging forces' dan menyelenggarakan konferensi untuk menggalang kekuatan baru tersebut. Indonesia bahkan berani keluar dari PBB karena tidak puas atas tindak tinduk badan dunia itu yang  tidak adil terhalamg oleh hak veto negara-negara pemenang PD II.

Adapun sehubungan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia berpegang kepada Hukum  Internasional  yang sendirinya menolak klim Cina atas kawasan tersebut. Tidak usah ragu-ragu mengusir kapal-kapal  asing (termasuk Cina) yang memasuki  kawasan ekonomi  eksklusif di Natuna. Sebaliknya Indonesia tidak perlu mendukung latihan perang yang digelar AS di Laut Cina Selatan. 

Begitu juga desas desus akan hasrat Cina untuk membangun pangkalan militer di Indonesia, sudah ditepis  Menlu Retno Marsudi. Tidak perlu takut kalau-kalau Cina menghentikan kerjasama ekonomi  dengan Indonesia. Kerjasama ekonomi kedua negara dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, bukan bantuan gratis

Ringkasnya: politik bebas  aktif berarti Indonesia  bebas menentukan sikap  atas suatu masalah internasional  dan  aktif mencari penyelesaiannya tanpa membebek kepada negara mana pun. Dan yang paling penting mengutamakan kepentingan nasional.