Media Massa dan Pemerintah

Mendengar ancaman pemboikotan terhadap 3 media massa di Indonesia yang diutarakan Dipo Alam sebagai Sekretaris Kabinet pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono memang menarik untuk diperbincangkan. Ditelaah melalui sisi dunia komunikasi, media massa adalah suatu alat komunikasi satu arah yang bersifat seperti peluru mengarah kepada suatu objek atau bisa dikatakan sebagai penerima informasi dan merupakan senjata utama di dunia modern dalam membentuk persepsi publik baik positif atau negatif secara serentak. Media massa memang sulit untuk dikontrol kecuali media massa tersebut benar-benar idealis dan mengutamakan kualitas informasi yang sangat layak untuk disiarkan kepada publik. Realita yang terjadi saat ini, media massa terkesan mengesampingkan nilai dari berita hanya untuk mendapatkan rating siar yang tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui pemberitaan-pemberitaan yang bersifat negatif relatif memiliki jumlah penonton, pendengar, dan pembaca yang tinggi.

Tanpa memihak kedua belah pihak, pernyataan Dipo Alam sebenarnya merupakan hal yang biasa saja. Pernyataan Dipo Alam tersebut menandakan kelemahan pemerintahan SBY dalam merangkul media massa. Pemberitaan media massa akan kinerja pemerintah merupakan wujud sebuah demokrasi akan kebebasan informasi, pemberitaan negatif ataupun positif selama hal itu merupakan suatu realita adalah benar untuk diinformasikan kepada publik. Namun dilain pihak, media massa harus benar-benar menjunjung kualitas berita dan nilai kepentingan publik akan suatu berita sebelum naik ke meja redaksi.

Media massa di Indonesia pada dasarnya belum bisa menjadi suatu media massa yang memiliki fokus utama dalam fungsinya sebagai penyiar informasi, mayoritas media massa di Indonesia masih bertumpu kepada rating dan oplah yang bagaikan dewa bagi media massa. Dewasa ini sudah saatnya media massa maju satu langkah untuk benar-benar menjadi alat pendidik masyarakat melalui siar informasi.

Pemerintah juga bisa menjalankan fungsinya sebagai filter media massa tanpa harus menahan suatu penyebaran informasi, hal ini bisa dilakukan melalui press conference apabila pemerintah menganggap informasi yang sampai ke publik tidak benar. Pemerintah harus bisa pro-aktif dalam menanggapi pemberitaan-pemberitaan, kritik ataupun saran yang disampaikan media massa harus dengan cepat dan tegas ditindak-lanjuti bukan dibiarkan hingga dapat menjadi suatu bumerang bagi pemerintah itu sendiri. Perlu diingat, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mendapat dukungan rakyat.

Hal ini seharusnya tidak diributkan, pemerintah harus bisa legowo dalam menerima pemberitaan-pemberitaan negatif dan apabila tidak benar hendaknya menggunakan hak jawab untuk mengklarifikasi. Media massa alangkah baiknya untuk berada di tengah menjadi filter terhadap pemerintahan bersama rakyat tanpa mengesampingkan fungsi media massa itu sendiri. Sajikan informasi yang berkualitas tanpa merugikan salah satu pihak dan juga mampu berfungsi sebagai pendidik terhadap publik.