Mohon tunggu...
Djaka Putra
Djaka Putra Mohon Tunggu... profesional -

I'm lucky enough!

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Andai Presiden dan Pejabat Bergazi Kecil

15 Januari 2011   07:31 Diperbarui: 26 Juni 2015   09:34 84
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Sebelum membaca lebih jauh tulisan ini, saya harus menggaris-bawahi bahwa ini hanyalah perandai-andaian dari apa yang saya rasakan mengenai besarnya minat seseorang untuk menjadi seorang presiden atau pejabat negara. Jujur sampai saat ini saya tidak tahu jelas ambisi pribadi seseorang menjadi anggota dewan, presiden, wakil presiden atau pejabat negara lainnya. Apabila jabatan-jabatan tersebut bergazi kecil apakah mereka masih berminat?

Sedikit bercerita, seorang teman menjadi anggota dewan di Senayan dan saya sempat bertanya apa tujuannya dan dia pun menjawab untuk kepentingan bangsa, tetapi sampai saat ini saya tidak pernah mendengar kiprahnya dan setiap membicarakan kondisi negara dengannya, dia menjawab dengan jawaban yang saya anggap 'kosong'. Tapi yang menarik dari cerita ini dia adalah anggota dewan yang merupakan sebuah profesi dalam benaknya. Maaf, dalam benak saya anggota dewan bukanlah profesi melainkan sebuah pekerjaan. Tidak ada profesi yang hanya 5 tahun saja masa tugasnya dan untuk mendapatkan profesi tersebut harus melewati proses pemilihan. Dia pun berbicara jika tidak terpilih lagi maka status mantan anggota dewan di resume akan membantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ini hanyalah sebuah kisah tidak ada maksud untuk menyamaratakan tapi bukan sebuah fiksi.

Apakah ide atau usulan untuk memotong upah bulanan pejabat negara suatu hal yang gila? Saya tahu tanggung-jawab mereka besar tetapi apakah mereka tahu berapa beban rakyat akibat ulah-ulah mereka apabila tidak benar dalam menjalankan tugasnya? Maksud saya seperti ini, kalau dilakukan penghematan pos belanja negara untuk upah pejabat dan mengalihkannya untuk pos strategis seperti pendidikan atau subsidi pangan berapa banyak rakyat miskin yang bisa mengenyam pendidikan atau makan nasi? Jawabannya adalah banyak tapi dengan satu syarat amanat tersebut dijalankan dengan benar. Mungkin pemikiran ini pendek tapi dalam hemat saya para pejabat hingga bisa menjadi pejabat mungkin lebih pintar dari saya dan mereka bisa menyempurnakan usulan ini.

Kedua, presiden tegas mengistruksikan perwakilan-perwakilan RI di luar negeri untuk lebih maksimal sehingga anggota dewan tidak perlu berangkat ke luar negeri. Anggota dewan ke luar negeri untuk studi banding saya nilai pemborosan karena hampir semua yang para anggota dewan akan lihat sudah bisa di download dari internet dan bisa melakukan koneksi tanya jawab melalui internet. Apabila merasa kurang, kirimlah surat resmi kepada perwakilan RI di negara tersebut dan berikan mereka tugas untuk melakukan kajian dan mengirimkan laporannya. Buat presiden dan wakil presiden serta menteri alangkah baiknya dengan mengoptimalkan skala prioritas untuk kunjungan-kunjungan, manfaatkan kemajuan teknologi seperti satellite view, teleconference yang semua bisa didapat secara real time. Citra Indonesia akan membaik di mata internasional apabila kita sudah bisa menangani permasalahan dalam negeri yang sudah jelas sekali permasalahan dalam negeri tersebut membutuhkan biaya besar; pendidikan, air bersih, akses jalan ke pelosok, listrik, dll. Citra presiden pun saya rasa akan baik meskipun presiden harus menolak undangan dunia internasional, tetapi dengan kekuatan diplomasi dan itikad baik untuk negara dan rakyat dunia internasional akan tetap menghargai apalagi bila hal ini berhasil dan menjadi sebuah prestasi tersendiri.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah calon pejabat dan calon presiden kelak berani untuk inisiatif menurunkan upah untuk jabatan mereka?

Apa kata Soekarno dan Hatta melihat negeri yang mereka proklamasikan seperti ini. saya yakin mereka mempunyai mimpi yang bagus saat mereka dengan berani dan tegas menyatakan proklamasi. Apabila kinerja pemerintahan tidak membaik, upacara bendera pun sudah tidak memiliki nilai. Upacara bendera merupakan nilai sakral penghormatan suatu bangsa terhadap para pendahulu dan terutama pahlawan. Merekalah yang memerdekakan negara ini, merekalah yang mengorbankan jiwa raganya demi berkibarnya Sang Saka tapi lihatlah sekarang negeri ini, anak bangsa merusaknya dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Saya adalah anak bangsa yang mendapatkan amanat untuk tidak pernah bertanya apa yang negara sudah kasih buat saya, maaf sekarang saya harus bertanya apa yang negara sudah kasih buat saya?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun